314 Desa di RI Teraliri Listrik, Cuma Belum Bisa 24 Jam

314 Desa di RI Teraliri Listrik, Cuma Belum Bisa 24 Jam

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 05 Feb 2020 15:39 WIB
Desa Bomopay dan Parauto, Kabupaten Nabire akhirnya teraliri listrik. Kini warga di dua desa itu bisa merasakan manfaat listrik setelah menanti selama 25 tahun.
Pasokan listrik pada salah satu desa di Papua/Foto: Fadhly Fauzi Rachman
Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Uluputy mempertanyakan rasio elektrifikasi yang belum merata. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana.

Saadiah mengatakan, banyak masyarakat yang belum teraliri listrik khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terpencil (3T). Bahkan, daerah-daerah Indonesia Timur masih ada yang sampai 3 hari gelap gulita tak menikmati listrik.

"Kalau kita bedah per Kabupaten Kota itu akan nampak jelas ketimpangan. Bahkan masih ada di bawah 70%. Mohon maaf jika daerah Jawa, Bali, dan beberapa daerah sudah nyala 24 jam, di bagian Indonesia Timur bahkan ada 3 hari tidak nyala-nyala listrik," kata Saadiah di Komisi VII DPR RI, Rabu (5/2/2020).

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana tidak menampik jika masih ada 314 wilayah desa yang belum bisa menikmati listrik selama 24 jam.

"Rasio elektrifikasi itu memang sisanya di daerah 3T, termasuk wilayah yang pulau kecil. Saat ini memang masih ada 314 wilayah desa, sudah ada listrik tapi belum bisa 24 jam nyala," ujar Rida.


Salah satu alasannya dikarenakan dana PLN tidak cukup untuk melistriki wilayah 3T. Dikatakan Rida, butuh biaya hampir Rp 11 triliun untuk tahun 2020. Sedangkan PLN hanya mampu Rp 2,1 triliun.

"Butuh hampir 11 triliun (untuk melistriki wilayah 3T) di 2020 saja. Padahal PLN cuman mampu 2,1 triliun," ungkapnya.

Untuk itu, PLN diminta bekerja sama dengan pihak swasta guna membantu memberikan pasokan listrik ke wilayah-wilayah terpencil.

"Semoga bisa pakai cara itu, kerja sama dengan PLN dan swasta untuk menyelesaikan ini," ucapnya.

Apa saja hasil rapat Dirjen Ketenagalistrikan dengan Komisi VII DPR? Klik halaman selanjutnya:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu rapat antara Dirjen Ketenagalistrikan dengan Komisi VII DPR yang berlangsung selama 3 jam 40 menit itu menghasilkan 6 kesimpulan, yaitu:

1. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk melakukan kajian mengenai besaran overcapacity listrik beserta solusinya pada program 35.000 MW.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dalam setiap pembangunan pembangkit listrik.

3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk melanjutkan program sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu untuk daya maskimal 450 VA.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk memvalidasi dan meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terpencil (3T) dan meningkatkan keandalan kelistrikan secara nasional.

5. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk menyampaikan data terkait rasio elektrifikasi, SAIDI, dan SAIFI, jumlah desa berlistrik dan belum berlistrik.

6. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat 12 Februari 2020.

"Demikian Bapak/Ibu dengan berakhirnya dibacakan kesimpulan ini maka rapat hari ini saya nyatakan selesai," kata pimpinan rapat dari Komisi VII Fraksi Golkar Alex Noerdin di Gedung DPR RI, Rabu (5/2/2020).


Hide Ads