Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Saadiah Uluputy mempertanyakan rasio elektrifikasi yang belum merata. Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana.
Saadiah mengatakan, banyak masyarakat yang belum teraliri listrik khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terpencil (3T). Bahkan, daerah-daerah Indonesia Timur masih ada yang sampai 3 hari gelap gulita tak menikmati listrik.
"Kalau kita bedah per Kabupaten Kota itu akan nampak jelas ketimpangan. Bahkan masih ada di bawah 70%. Mohon maaf jika daerah Jawa, Bali, dan beberapa daerah sudah nyala 24 jam, di bagian Indonesia Timur bahkan ada 3 hari tidak nyala-nyala listrik," kata Saadiah di Komisi VII DPR RI, Rabu (5/2/2020).
Menanggapi itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana tidak menampik jika masih ada 314 wilayah desa yang belum bisa menikmati listrik selama 24 jam.
"Rasio elektrifikasi itu memang sisanya di daerah 3T, termasuk wilayah yang pulau kecil. Saat ini memang masih ada 314 wilayah desa, sudah ada listrik tapi belum bisa 24 jam nyala," ujar Rida.
Baca juga: DPR Kritik Keras Program 35.000 MW Jokowi |
Salah satu alasannya dikarenakan dana PLN tidak cukup untuk melistriki wilayah 3T. Dikatakan Rida, butuh biaya hampir Rp 11 triliun untuk tahun 2020. Sedangkan PLN hanya mampu Rp 2,1 triliun.
"Butuh hampir 11 triliun (untuk melistriki wilayah 3T) di 2020 saja. Padahal PLN cuman mampu 2,1 triliun," ungkapnya.
Untuk itu, PLN diminta bekerja sama dengan pihak swasta guna membantu memberikan pasokan listrik ke wilayah-wilayah terpencil.
"Semoga bisa pakai cara itu, kerja sama dengan PLN dan swasta untuk menyelesaikan ini," ucapnya.
Apa saja hasil rapat Dirjen Ketenagalistrikan dengan Komisi VII DPR? Klik halaman selanjutnya:
