DPR-Kemenkeu Bahas Setoran Negara Non Pajak, Ini Hasilnya

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 11 Feb 2020 16:44 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Komisi XI DPR RI hari ini menggelar rapat panitia kerja (panja) dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani. Rapat membahas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2019 yang digelar secara tertutup sekitar 11.15 WIB. Rapat selesai sekitar 14.25 WIB.

Askolani, usai rapat menjelaskan beberapa hal yang dibahas. Intinya pemerintah bersama DPR ingin mendorong peningkatan PNBP.

"Rencananya kita mau follow up lagi. Kan PNBP banyak macam ya, unik-unik, ada yang SDA (sumber daya alam), ada yang BUMN, ada yang K/L (kementerian/lembaga), ada yang BLU (badan layanan umum). Itu nanti akan didiskusikan lagi pendalaman di masing-masing klaster tadi," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Pemerintah bersama DPR akan melakukan pendalaman pada masing-masing sumber penerimaan negara bukan pajak bersama institusi terkait.

"Sehingga nanti kita sama-sama bisa lihat potensi kelebihan kekurangannya. Kalau itu sudah, 4 klaster itu sudah dilakukan, mungkin nanti follow up-nya bisa jadi bahan untuk perbaikan, peningkatan PNBP," jelasnya.


Melalui sinergi yang dilakukan dengan institusi terkait lainnya, diharapkan PNBP dapat mengalami peningkatan. Banyak hal yang dilakukan terkait sinergi tersebut.

"(Sinergi) dalam masalah verifikasi, masalah mengoptimalkan PNBP-nya dan juga aspek regulasi juga bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan," sebutnya.

"Ini akan di-follow up lagi di pembahasan panja yang nanti khusus tangani SDA akan diundang, yang nangani BUMN akan diundang, yang nangani PNBP K/L kita undang," tambah Askolani.



Simak Video "Twitter hingga Zoom Wajib Bayar Pajak Mulai 1 Oktober 2020"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/hns)