Komite BPH Migas Periode 2007-2017 Ibrahim Hasyim menekankan pentingnya arah bisnis energi Indonesia. Menurutnya sumber daya energi kini yang dimiliki Indonesia begitu penting sehingga harus dikelola dengan tepat agar tidak menjadi bencana bagi manusia.
"Energi itu sangat penting, jika energi tidak ada dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan manusia, (sebab) 75% energi primer yang ada sekarang dihasilkan menggunakan energi fosil, oleh karena itu jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi bencana bagi umat manusia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2/2020).
Ibrahim juga menuturkan ketersediaan energi termasuk gas bumi kini harus diatur secara pandai agar bisa mencukupi energi pada masa mendatang.
"Jika tidak pandai mengatur ketersediaan dengan peningkatan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bisa terjadi ketidakcukupan gas bumi pada masa tertentu," imbuhnya.
Hal tersebut ia ungkapkan saat launching dan diskusi buku karyanya yang diberi judul 'Arah Bisnis Energi'. Acara yang berlangsung di Gedung Patra Jasa Jakarta Selatan dihadiri mantan Direktur Utama Pertamina Arie Soemarno, Mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM Suyitno Patmosukismo dan Luluk Sumiarso, pimpinan SKK Migas dan pelaku bisnis di bidang energi.
Sementara itu, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengapresiasi buku ke-6 yg ditulis oleh Ibrahim Hasyim tersebut dikarenakan dengan pengalamannya yang sudah malang melintang di industri migas mulai dari 37 tahun di Pertamina dan 10 tahun berkiprah sebagai Komite BPH Migas.
"Menanggapi masukan Faisal Basri agar ada sinergi antara Pertamina dengan PLN untuk dapat menyelesaikan problem energi nasional, telah terbit Keputusan Menteri ESDM No.13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG Dalam Penyediaan Tenaga Listrik," terangnya.
Menurut Ifan ada penugasan ke Pertamina selama 2 tahun untuk dapat menyiapkan infrastruktur gas dengan tujuan agar 52 PLTG dan PLTMG PLN yang masih menggunakan BBM untuk segera beralih menggunakan gas.
Hal ini, kata Ifan karena masih banyak pembangkit berbasis gas yang clean dan relatif murah yang masih menggunakan BBM untuk penggeraknya atau bahkan impor listrik dari Malaysia seperti yang terlihat di PLTG Jungkat 100 MW di Kalimantan Barat serta tempat lainnya.
"Untuk jumlah konsumsi BBM per tahun adalah sekitar 75 Juta KL, dengan rincian BBM subsidi 14,5 jt KL, Premium Penugasan 11 jt KL, sisanya adalah Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi. Khusus untuk Premium Penugasan kini sudah tidak masuk dalam kategori subsidi APBN yang ditetapkan oleh DPR, akan tetapi ditanggung oleh Pertamina. Selisih harga jual terhadap formula diganti melalui dana kompensasi dari Pemerintah," jelasnya.
Selain itu, pembangunan Jaringan Gas (Jargas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 hingga 2024 (kumulatif) ditarget sebanyak 4 juta Sambungan Rumah (SR). Hingga kini yang telah terbangun selama 10 tahun terakhir sekitar 560 Ribu SR.
"Hal ini sangat membantu rakyat dikarenakan harga beli untuk jargas ditetapkan oleh BPH Migas lebih murah dari LPG 3 kg dan yang lebih penting dapat mengurangi impor LPG yang mencapai 70% dari kebutuhan LPG juga subsidi APBN untuk LPG 3 kg per tahun yg mencapai Rp 50 Triliun," pungkas Ifan.
(/hns)
