.webp)
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati angkat bicara soal rencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) yang akan dilaksanakan anak usahanya.
Nicke menegaskan bahwa IPO bukan merupakan privatisasi perusahaan atau menjual aset negara kepada pemegang saham lainnya. Sebab, sesuai Undang-undang (UU) Migas selama ini Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) hanya diberikan hak kelola.
"Jadi yang ditargetkan oleh pemegang saham itu bukan privatisasi karena ini bukan pelepasan saham negara di Pertamina, tapi IPO anak usaha Pertamina. Jadi yang diserahkan kepada Pertamina atau yang lainnya itu adalah pengelolaan, jadi aset tetap pemerintah," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (22/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faktanya pun saat ini banyak wilayah kerja migas yang telah kerja sama dengan pihak swasta. Jika berdasar presentase, Pertamina hanya mengelola 29% sampai 30% wilayah kerja migas yang ada di Indonesia. Sedangkan sisanya sudah dikelola oleh swasta maupun asing.
"Jadi 70%-nya memang pengelolaannya KKKS-nya dengan perusahaan asing. Jadi memang sudah sedemikian terbukanya pengelolaan hulu migas kita dan juga di negara lain," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menilai bahwa IPO dapat menyalahi aturan karena kepemilikan aset negara dapat berkurang hingga kekhawatirannya dikuasai asing.
"IPO artinya ada potensi untuk sumber daya bangsa ini akan dijual, ini tentu menyalahi aturan. Harapan kami ke depan dipantau jangan sampai aset bangsa kita yang menopang negeri ini dikuasai oleh asing, jangan sampai itu terjadi," imbuhnya.
(eds/eds)
