.webp)
Menyikapi hal itu, pimpinan rapat Banggar DPR Said Abdullah pun meminta pemerintah menyiapkan rencana kebijakan penyaluran subsidi energi di 2021 dengan skema langsung kepada orang.
Menurut Said, permasalahan data penerima manfaat subsidi bukan kali ini terjadi melainkan sudah beberapa tahun belakangan ini. Dengan kondisi data penerima yang belum tepat sasaran, maka akan berdampak pada kemampuan APBN.
"Masuk kepada subsidi LPG tadi, ini kita mau jujur saja, kalau LPG terus menerus terbuka, jebol fiskal kita, jebol keuangan pemeritnah. Itu melanggar UU. Kalau barang subsidi dijual terbuka berarti melanggar UU. Harusnya tertutup, by name by address," ujarnya.
Dengan demikian, Said pun memutuskan untuk menunda pembahasan mengenai kebijakan subsidi energi dan memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyiapkan rencana kebijakan penyaluran subsidi tahun 2021 hingga Senin pekan depan.
"Dipertimbangkan betul. Kami bukan tidak setuju. Inclusion error itu terjadi. Oleh karenanya saya ingin apa yang kita sampaikan semua, mudah-mudahan kebijakan ini kami tunggu yang responsif seperti yang diharapkan Banggar," ungkap dia.
Simak Video "Video: Sejoli Ini Modif Tangki Sedan Jadi 100 Liter Demi Dapat BBM Subsidi"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)
