.webp)
Pemerintah mengakui pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, elpiji 3 kg, dan listrik tidak tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu saat rapat kerja (raker) Tim Panja A pemerintah bersama Banggar DPR.
Febrio menegaskan penyaluran seluruh subsidi energi hingga saat ini masih belum tepat sasaran, alias tidak menyasar kepada 40% masyarakat paling miskin di tanah air.
"Subsidi komoditas cenderung alami inklusi eror, itu artinya orang yang harusnya tidak dapatkan malah dapatkan. Ini tidak tepat sasaran, ini pemborosan, seharusnya nggak dapat malah dapat," kata Febrio di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sisi realisasi, kata Febrio penyaluran subsidi berbasis orang sama seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu Indonesia pintar (KIP), dan bantuan sosial (bansos) lainnya lebih baik dibandingkan penyaluran subsidi energi.
Baca juga: Masih Bisakah Harga BBM di RI Turun? |
Oleh karenanya pemerintah mengusulkan skema penyaluran subsidi energi pada tahun 2021 berbasis orang atau sama seperti program bansos.
Pengubahan skema penyaluran, dikatakan Febrio juga karena kurang efisien lantaran selalu menimbulkan masalah kurang bayar yang menjadi piutang pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) setiap tahunnya.
Dari 40% kelompok masyarakat paling miskin, Dia menyebut baru sekitar 36,4% yang menikmati subsidi gas tabung 3 kg.
"Tetapi 40% terkaya malah menikmati hampir 40% dari total susbidi. Ini harus dibenerin, di-reform ini sesuatu yang harus dilakukan segera jangan ditunda lagi, ini harapan kita," kata Febrio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana pemerintah ingin merombak program bansos dan subsidi energi. Perombakan ini bagian dari reformasi sistem anggaran, pemerintah ingin pengintegrasian atau penggabungan pemberian subsidi energi baik listrik maupun elpiji dengan bansos.
Dia bilang rencana tersebut juga sejalan dengan program reformasi sistem penganggaran yang saat ini dibahas antara pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Perlindungan sosial disampaikan Bappenas akan di-reform," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).
Sri Mulyani bilang, pemberian perlindungan sosial alias bansos saat ini masih terpisah-pisah di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk akses kesehatan dan subsidi energi. Dengan begitu akuntabilitas program sulit untuk disinkronkan.
"Karena ini menyangkut banyak belanja yang terfragmentasi. Ada belanja untuk keluarga miskin 10 juta paling bawah seperti PKH, ada pemberian bantuan untuk putra-putrinya dalam bentuk KIP, PIP, bentuk kartu sembako, bantuan akses kesehatan yakni PBI untuk JKN. Dan juga berikan subsidi energi baik listrik, elpiji," jelasnya.
"Sehingga bantuan kita ke masyarakat miskin itu menjadi terfragmentasi, akuntabilitas juga nggak bisa disinkronkan," tambahnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, pandemi Corona menjadi momen bagi pemerintah untuk mengidentifikasi pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberian subsidi energi. Tujuannya untuk akurasi data penerima sehingga tepat sasaran.
(hek/fdl)
