Imbas COVID-19, BPH Migas: Pembangunan Jargas di Aceh Geser di 2021

Inkana Putri - detikFinance
Senin, 29 Jun 2020 20:55 WIB
BPH Migas
Foto: dok BPH Migas
Lhokseumawe -

APBN masih menjadi kendala dalam penundaan pembangunan jargas di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan dana APBN imbas COVID sehingga pembangunan 6 jargas di Aceh ditunda menjadi tahun 2021.

Jika sebelumnya pembangunan akan diadakan di Lhoksukon (Aceh Utara), Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang, saat ini pembangunan hanya difokuskan ke dua jargas saja yakni di Langsa dan Aceh Tamiang.

Hal itu disampaikan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa saat melakukan pengecekan jaringan gas di Lhokseumawe, Aceh.

"Saya sampaikan 2020 sebenarnya ada 6 kabupaten/kota mau dibangun, ternyata COVID-19 kan, dialihkan lah dana Kementerian ESDM itu. Nah, sekarang untuk kabupaten di Aceh ternyata tinggal dua untuk 2020. Langsa dapetnya 5811, sisanya itu Aceh Tamiang 4000 yang mungkin selesai 2020," ujarnya saat ditemui di Jargas Muara Dua, Aceh, Senin (29/6/2020).

Adapun total rencana pembangunan jargas APBN tahun 2020 adalah sebanyak 266.070 Sambungan Rumah (SR) di 49 kabupaten/kota. Untuk wilayah Aceh, terdapat sebanyak 1.510 SR di Kab. Aceh Utara, 2.000 SR di Lhoksukon, 3.000 SR di Lhokseumawe, 5.016 SR di Kab. Aceh Timur, 5.811 di Langsa, dan 4.000 SR di Aceh Tamiang.

Ifan juga menjelaskan terkait pemasangan jargas untuk warga ini. Ia mengatakan tidak ada biaya dalam hal ini. Bahkan, ia menegaskan kepada masyarakat untuk melapor jika nantinya menemukan oknum yang meminta biaya. Masyarakat dalam hal ini hanya perlu membayar biaya pemakaiannya saja, di mana biaya tersebut telah ditetapkan oleh BPH Migas.

"Kalau ada oknum yang minta uang itu laporkan. Ini pake APBN sudah dicek dulu kemudian baru dibangun pipanya. Pipa dibangun itu pakai uang APBN, dianggarkan, diketok palu oleh Komisi VII (DPR)," tegasnya.

"Banyak iuran saja, yang menetapkan iuran harga tadi itu BPH Migas. Nah selama ini kami telah tetapkan di 52 Kabupaten/kota di Indonesia. Semua harganya di bawah LPG 3 Kg dan sangat aman," pungkasnya.

Dalam kunjungannya, Ifan juga turut didampingi oleh Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam, dan Direktur Keuangan Pertagas Niaga Aminudin. Ridwan mengatakan, masih ada beberapa jaringan gas yang fasilitasnya kurang baik dan perlu perbaikan, sehingga harus dimaksimalkan.

"Saya ingin melihat langsung di Aceh ini ada 5 sumber gas bumi. Seharusnya, ini cukup tapi kenapa kok masih ada masalah terutama di PIM katanya kekurangan gas," ujarnya.

"Ini kita lihat kenapa nggak jalan padahal investasinya cukup besar. Sehingga Aceh bisa memberikan sumbamgan energi untuk Aceh dan Sumatera Utara," tandasnya.

Terkait permasalahan pada jaringan gas, Aminudin menjelaskan hal tersebut terjadi lantaran masih adanya pipa yang belum tersambung dan kebocoran pada pipa. Solusi dari hal ini salah satunya yaitu dengan melakukan bongkar balik atau diganti.

"Ada yang bocor, ada yang ini kan udah lama itu pipa yang di dalam itu kadang-kadang nggak mengalir. Sudah pernah diperbaiki, udah kita coba tes gas nggak nongol di ujungnya. Kalau kita bicara pipa yang panjang itu kan per sektor tuh nyarinya nggak bisa sekali bongkar semua," pungkasnya.

Sebagai informasi, di Lhokseumawe telah ada sekitar 6.000 sambungan rumah tangga. Di mana pada tahun 2018 ada sekitar 2.000 jargas, dan yang berfungsi sekitar 1.000.

(prf/hns)