BPH Migas Genjot Digitalisasi SPBU agar BBM Subsidi Tepat Sasaran

Ridwan pun mengusulkan agar dilakukan digitalisasi secara menyeluruh sehingga tidak perlu lagi memasukkan nomor polisi secara manual dan tetap tercatat oleh sistem pencatatan secara otomatis. "Dengan digitalisasi secara menyeluruh maka sedikitnya ada empat manfaat," ujarnya.

Lebih lanjut, Ridwan Hisjam menjelaskan beberapa manfaat dari digitalisasi SPBU yang dimaksudkan olehnya adalah sebagai berikut.

1. Pengendalian Subsidi BBM

Ridwan menjelaskan kuota BBM Subsidi tahun 2020 ditetapkan sebanyak 15,87 kilo liter (KL). Terdiri dari Solar 15,31 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,56 kilo liter. Subsidi merupakan hak bagi rakyat yang memerlukan. Dengan digitalisasi SPBU, BMM akan dapat disalurkan secara tepat volume dan tepat sasaran. Secara otomatis penyelewengan BBM akan hilang karena pelaku tindak kejahatan penyelewengan tersebut akan terpantau dengan mudah. Pengeluaran BBM subsidi dapat terpantau melalui nozzle SPBU, yang tercatat nomor polisi, pemilik kendaraan, jenis BBM, dan volume BBM.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan

Dengan digitalisasi ini akan bisa dipantau kendaraan yang digunakan melakukan tindak kejahatan, kendaraan yang bermasalah, kendaraan hasil curanmor, dan lain-lain.

3. Mendukung Masyarakat untuk Taat Bayar Pajak

Digitalisasi SPBU dapat digunakan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak. Kendaraan yang tercatat melakukan penunggakan membayar pajak, dalam struk pembayaran akan tercetak tulisan 'PAJAK KENDARAAN ANDA BELUM DILAKUKAN PELUNASAN, SEGERA UNTUK MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU'. Sehingga setelah tahap imbauan dilakukan secara masif dan terbangun kesadaran masyarakat membayar pajak maka akan berdampak terhadap pemasukan negara dari sektor pajak kendaraan.

4. Menghapus Mafia Migas

Menurut Ridwan, digitalisasi yang terbangun secara menyeluruh akan menutup ruang terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Potensi kerugian negara dapat dihindari dengan melakukan pengendalian di ujung penyaluran yakni di nozzle SPBU. Contohnya, kuota BBM subsidi di suatu daerah adalah 10 ribu KL. Maka akan dapat dipantau BBM tersebut digunakan oleh jenis kendaraan, volume BBM, nama pemilik, dan data lainnya yang diperlukan.

"Dengan digitalisasi ini, akan menghemat subsidi BBM yang diberikan oleh Pemerintah, menambah pemasukan negara yang tercecer ke mana-mana namun tidak menambah beban masyarakat," jelasnya.

Ridwan mengatakan pihaknya terus mendorong BPH Migas untuk berinisiasi melakukan kerja sama dengan Kepolisian RI, Ditjen Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri. Ia mengungkapkan pada masa kenormalan baru saat ini, diperlukan upaya extra ordinary dalam melakukan perbaikan tata kelola hilir migas.

"Terutama dalam pengendalian subsidi BBM, pendistribusian BBM agar tepat volume dan tepat sasaran, pencegahan kejahatan, dan mendukung rakyat taat membayar pajak," pungkas Ridwan.

Sementara itu, Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menyampaikan apresiasi atas dukungan Ridwan Hisjam agar program digitalisasi nozzle dapat segera diselesaikan dan dilengkapi monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV) untuk mencatat nomor polisi secara otomatis. Ia juga berharap digitalisasi nozzle dapat secara efektif digunakan untuk pengawasan BBM subsidi agar tepat volume dan sasaran.

M.Fanshurullah Asa menyampaikan pencatatan penyaluran komoditas yang diberikan subsidi (BBM JBT) secara elektronik di titik serah, harus dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya karena dapat menjadi suatu variabel perhitungan besaran penggantian subsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan PMK 157 Tahun 2016 disebutkan, volume JBT hasil verifikasi BPH Migas yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan.

"Kita mengharapkan sekali lagi bahwa JBT dan JBKP ini agar betul-betul di verifikasi dengan baik dan IT Nozzle bisa menjadi alat verifikasi bagi BPH Migas", jelas Fanshurullah.

"Kami akan menugaskan seluruh pegawai BPH Migas untuk mengecek kelapangan apakah program digitalisasi SPBU ini dapat berjalan dengan baik dan BPH Migas akan memonitor dan mengawal komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT. Pertamina dan PT. Telkom bahwa digitalisasi SPBU di 5.518 akan selesai dan berfungsi dengan baik dibulan Agustus 2020 bersamaan dengan hari Kemerdekaan RI yang ke-75" pungkas Fanshurullah

Sebagai informasi, selain monitoring digitalisasi nozzle SPBU, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa juga mengunjungi TBBM Malang dalam rangka pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi BBM.

Program digitalisasi SPBU ini pun merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 yang menyebutkan Badan Usaha Penugasan jenis BBM Tertentu wajib menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM untuk setiap konsumen secara online.

PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018. Namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendala di lapangan. PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom Indonesia menyatakan komitmennya menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.