Jakarta -
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Mulan Jameela meminta PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga Pertamax seharga Premium. Hal itu ia sarankan menyusul rencana pemerintah menghapus BBM dengan kandungan RON rendah seperti Premium dan Pertalite.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menurunkan harga Pertamax (Rp 9.000-Rp 9.200)ke Premium (Rp 6.450-6.550) akan menambah beban keuangan Pertamina yang kini sudah merugi hingga Rp 11 triliun.
"Saya kira akan menjadi beban Pertamina jika mereka harus menanggung selisih harga tersebut secara keseluruhan," ungkap Mamit kepada detikcom, Selasa (1/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika harga Pertamax akan diturunkan untuk mendorong konsumsi BBM lebih ramah lingkungan, maka skemanya diusulkan menggunakan subsidi pemerintah.
"Saya lebih prefer jika kita menggunakan skema subsidi tetap seperti saat ini yang berlaku untuk subsidi solar. Misalnya ditetapkan subsidi adalah Rp 1.000 per liternya. Dengan demikian, ini sangat membantu masyarakat sehingga harga Pertamax tidak terlalu tinggi," urai Mamit.
Namun, jika harganya disamakan ke level Premium maka subsidinya akan semakin besar, dan menambah beban negara.
"Hal ini pasti akan membebani keuangan negara karena subsidi yang di keluarkan oleh pemerintah jumlahnya akan meningkat jika dibandingkan saat ini," terang dia.
Sementara itu,menurut Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Developement of Economic and Finance (Indef) Abra G. Talattov kurang setuju dengan penurunan harga Pertamax. Menurutnya, untuk mendorong konsumsi masyarakat ia menyarankan menggunakan skema diskon.
"Nah kalau Pertamax strateginya menurut saya bukan menurunkan harga, tapi dengan memberikan diskon," tutur Abra.
Ia menyadari saat ini daya beli masyarakat sedang tertekan, oleh sebab itu, menurutnya rencana penghapusan BBM RON rendah dilakukan secara bertahap, dari Premium, baru ke Pertalite.
"Sekarang kan lagi ada 2 tekanan, pertama konsumsinya menurun karena adanya pandemi, jadi volume penjualan juga turun, kedua biaya produksi kan tetap. Itu yang menyebabkan kayaknya agak sulit untuk jangka pendek harga Pertamax dipaksa turun supaya bisa diterima oleh masyarakat atau menjaga daya beli masyarakat. Makanya transisinya kalau menurut saya ke Pertalite dulu, nggak langsung Pertamax," imbuh dia.
Selanjutnya, untuk penghapusan Premium ini ia anjurkan dilakukan pertama kali di kota-kota besar yang konsumsi Premiumnya tinggi.
"Nah mungkin kalau daerah yang daya ekonominya lebih kecil daripada kota-kota besar itu mungkin bisa dipertahankan dulu kuota-kuota Premiumnya. Jadi biar tidak ada shock di masyarakat. Tapi tentu harus ada timeline supaya tahun berapa, bulan berapa di daerah itu juga Premium akan dihapus," pungkas Abra.
Sebelumnya diberitakan, kabar penghapusan bahan bakar minyak (BBM) tidak ramah lingkungan kembali disinggung dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII dengan PT Pertamina (Persero). BBM yang dimaksud adalah Premium dan Pertalite.
Salah satunya dari Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Mulan Jameela. Dia mengusulkan, jika hal itu benar akan dilakukan, Pertamina harus menurunkan harga jual Pertamax setara dengan harga Premium.
"Pendapat saya jika benar Premium dan Pertalite dihapus, memungkingkan harga Pertamax diturunkan menjadi sama dengan Premium," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8/2020).
Usulannya itu berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini semakin sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Mulan berharap Pertamina mempertimbangkan hal itu sebelum melakukan penghapusan BBM Premium dan Pertalite.
"Apakah pihak Pertamina sudah memikirkan dampaknya terhadap masyarakat? Karena kita tahu semua kita mengalami ujian pandemi COVID-19. Kalau Premium dan Pertalite dihapus tentu berdampak yang tidak baik kepada masyarakat," tambahnya.
Simak Video "Video: Al Ghazali Kesal Adiknya Dirundung di Medsos"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
