Komisi VII DPR RI menyoroti berkurangnya volume Elpiji 3 kilogram (kg) subsidi dalam RAPBN 2021. Sebab, dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM tanggal 29 Juni 2020 volume Elpiji 3 kg subsidi disepakati sebesar 7,50-7,80 juta metrik ton tapi dalam nota keuangan disebutkan 7 juta metrik ton.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Dony Maryadi Oekon mengatakan, dalam kondisi pandemi Corona seperti sekarang ini memang penggunaan Elpiji non subsidi mengalami penurunan karena banyaknya restoran tutup. Namun, adanya pandemi membuat UMKM bermunculan sehingga kebutuhan Elpiji 3 kg subsidi meningkat.
"Kondisi COVID ini timbul lah warung-warung kecil banyak. Mereka ini membutuhkan gas 3 kg ini. Ini yang saya bilang tadi PSO naik, bayangkan tanpa COVID kita berharap 7,5 juta, tadi suasana COVID tambah lagi pak," katanya di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
"Mohon pimpinan kita dari rekan-rekan saya pikir punya pemikiran yang sama mengenai gas 3 kg untuk kebutuhan masyarakat dalam COVID seperti ini," sambungnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Rudy Mas'ud. Dia berharap, volume Elpiji 3 kg seperti dalam kesepakatan rapat kerja.
"Ini tentu banyak reason memang situasi kondisi bangsa ini bener-bener harus ada keberpihakan pada masyarakat kita, wajib. Saya pengin kira-kira, faktor-faktor yang bisa dari 7 menjadi 7,5 syukur-syukur 7,8 (juta)," terangnya.
Begitu juga dengan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Abdul Wahid. Menurutnya, masalah subsidi ini perlu ditinjau kembali.
"Ini menurut saya perlu ditinjau ulang soal subsidi ini. Kita harus berpihak masyarakat dari sisi kepentingan pemerintah mempertahankan ekonomi dengan mendorong konsumsi masyarakat yang lebih baik. Salah satunya subsidi yang harus diperbanyak," ungkapnya.
Simak Video "Anggota dan Tenaga Ahli Positif Corona, Komisi VII DPR Dilockdown"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/ara)
