Penjelasan Kepala BPH Migas soal Cadangan BBM Nasional yang Belum Berjalan

Abu Ubaidillah - detikFinance
Selasa, 15 Sep 2020 23:18 WIB
BPH Migas
Foto: BPH Migas
Jakarta -

Komisi VII DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M. Fanshurullah Asa dengan agenda proses pembangunan infrastruktur gas pipa, proses digitalisasi SPBU sampai triwulan II 2020, progres BBM 1 harga, dan lain-lain.

RDP ini dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno bertempat di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR Ri, Jakarta dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Fanshurullah atau yang akrab disapa Ifan mengatakan BPH Migas dalam melelang ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi didasarkan pada rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional (RIJTDGBN). Sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang Undang No. 22 tahun 2001, RIJTDGBN ditetapkan oleh Menteri ESDM, pembangunan pipa dilaksanakan melalui lelang oleh BPH Migas, penugasan oleh Pemerintah (Kementerian ESDM), dan inisiatif badan usaha.

BPH Migas telah melakukan lelang untuk 3 ruas pipa transmisi gas bumi, yaitu di Ruas Gresik - Semarang oleh PT Pertamina Gas, yang saat ini telah selesai 100%, Ruas Cirebon - Semarang oleh PT Rekayasa Industri yang saat ini masih mencari calon shipper, dan Ruas Kalimantan - Jawa 2 oleh PT Bakrie & Brothers (BNBR) yang juga sedang mencari calon shipper.

Pelaksanaan pembangunan ruas pipa transmisi gas bumi dilakukan melalui penugasan oleh Kementerian ESDM, yakni Ruas Duri - Dumai dan WNTS Pemping. Kedua ruas tersebut saat ini masih membutuhkan konsumen gas untuk memaksimalkan utilisasi pipa sehingga perlunya dibangun kawasan ekonomi khusus di wilayah yang dilewati pipa transmisi.

Sementara itu, berdasarkan inisiatif badan usaha terdapat pembangunan 2 ruas pipa transmisi gas bumi, yaitu Ruas Arun - Belawan dan Ruas Gresik - Pusri yang masih rendah utilisasi pipanya sehingga perlu didorong dengan adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus.

"Terkait wilayah jaringan distribusi (WJD), telah diusulkan sebanyak 190 WJD kabupaten/kota oleh 25 badan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis distribusi gas bumi melalui pipa cukup menarik," ujar Ifan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Mengenai program digitalisasi SPBU, Ifan mengatakan digitalisasi SPBU adalah program yang dibangun oleh PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia berdasarkan penugasan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada konsumen di seluruh SPBU, khususnya SPBU yang menyalurkan jenis BBM tertentu (JBT) atau solar subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau premium penugasan.

"Hingga tanggal 12 September 2020, sebanyak 5.058 SPBU telah terpasang ATG (progress 91,7%), 5.024 SPBU (progress 91%) dan sebanyak 2.383 SPBU telah terintegrasi pada dashboard. Sebaran progress digitalisasi dengan tingkat kepatuhan input nomor polisi kendaraan seluruh SPBU rata-rata 39%," imbuh Ifan.

Kemudian terkait program BBM 1 Harga, Ifan mengatakan dalam rangka mewujudkan keadilan energi melalui program BBM 1 Harga, sejak tahun 2017 - 11 September 2020 telah beroperasi sebanyak 175 penyalur (165 Pertamina dan 10 AKR). Hingga Tahun 2024 diharapkan terbangun sebanyak 500 penyalur BBM 1 harga.

Menanggapi paparan yang disampaikan oleh Ifan, Anggota Komisi VII DPR RI, H Rudy Mas'ud menyoroti tugas BPH Migas yang belum dapat dilaksanakan, yakni mengatur dan menetapkan cadangan BBM Nasional.

"Cadangan nasional kita hanya 20 hari, mestinya idealnya di atas 60 hari. Pada saat harga minyak turun kemarin, harusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional, ini seharusnya yang kita pikirkan. perbaikan tangki dan storage menjadi prioritas dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. Ini mestinya BPH Migas bersuara kencang" tegas Rudy.

Anggota Komisi VII DPR RI yang lain, Willy Yosep mengatakan dengan realitas Indonesia yang tidak memiliki cadangan energi nasional, ini menjadi masalah serius yang perlu dituntaskan.

"Cadangan nasional sangat menakutkan kalau tidak sampai 60 hari atau 20 hari tidak sampai. Salah satu tugas Komisi VII yang artinya jangan sampai jadi bom waktu yang langsung kena kita," ungkapnya.

Ifan menanggapi kembali dengan menyebut cadangan BBM nasional belum dapat diwujudkan karena harus ada ketetapan dari Menteri ESDM, entah itu cadangan untuk 30 hari atau 90 hari sesuai standar Eropa.

Sebagai informasi, RDP yang dilaksanakan dengan protokol pencegahan COVID-19 dihadiri secara fisik oleh 7 orang anggota Komisi VII DPR RI dan 22 Anggota hadir secara virtual dan menghasilkan 8 kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI,Eddy Soeparno sebagai berikut.

1. Komisi Vll DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua rencana pembangunan pipa gas di Indonesia khususnya terkait ketersediaan sumber gas dan calon shippernya.
2. Komisi VIl DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam rangka percepatan pembangunan pipa gas bumi Cirebon Semarang sehingga dapat selesai pada Februari 2022.
3. Komisi VIl DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk mendorong pemenang lelang agar segera memulai pembangunan pipa gas bumi Kalimantan - Jawa 2, terutama pipa transmisi dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari pipa gas bumi Trans Kalimantan dalam major project RPJMN 2020-2024.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas dalam mengawasi secara intensif pada percepatan pembangunan dan jaminan keberlangsungan supply BBM dalam mendukung program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
5. Komisi VII DPR RI melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera melakukan revisi Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 2799 K 11/ MEM/ 2012 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012-2025 sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi dan wilayah jaringan distribusi (WJD).
6. Komisi VII DPR RI melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera membuat Peraturan Menteri terkait jumlah dan jenis cadangan BBM Nasional.
7. Komisi VIl DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi program digitlisasi SPBU secara intensif agar penyelesaiannya dapat sesuai target dan meminimalisir penyelewengan, misalnya dengan pencatatan nomor polisi kendaraan menggunakan CCTV yang terintegrasi secara online dengan BPH Migas.
8. Komisi VIll DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VIl DPR RI dan disampaikan kepada Komisi Vill DPR RI paling lambat tanggal 22 September 2020.



Simak Video "Kepala BPH MIGAS Ajak Masyarakat Optimistis Sambut New Normal"
[Gambas:Video 20detik]
(mul/mpr)