.webp)
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengungkapkan kekesalannya terhadap Perum Peruri. Sebab, perusahaan pencetak rupiah itu meminta dana yang besar untuk proyek digitalisasi.
Hal tersebut direspons oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang terjadi antara Pertamina dan Peruri adalah urusan bisnis, yakni business to business (B2B).
"Untuk urusan yang masalah Peruri misalnya, itu kan B2B lah ya. Kalau B2B, Peruri juga punya ruang-ruang mungkin untuk berbisnis dengan Pertamina, ya itu mereka koordinasi saja untuk masalah harga," kata Arya kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam hal ini, menurut keterangan Ahok bahwa Peruri meminta uang Rp 500 miliar untuk proyek digitalisasi, yakni tanda tangan digital atau paperless di Pertamina.
Menurut Arya, jika harga yang diberikan tidak cocok bisa dilakukan tawar-menawar layaknya urusan bisnis pada umumnya.
"Kalau dilihat harganya memang harga yang nggak layak ya ditawar gitu ya, kalau dilihat layak ya dibeli, gitu itu kan urusan B2B. Jadi antara mereka sendiri. Apalagi ini kan sama-sama BUMN. Bagi kami kementerian, itu seperti kantong kiri kantong kanan saja. Jadi silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B gitu," tambahnya.
Ahok sebelumnya menjelaskan dirinya tengah mendorong tanda tangan digital atau paperless di Pertamina. Namun, Peruri meminta dana Rp 500 miliar untuk proyek tersebut. Padahal, Pertamina dan Peruri sama-sama perusahaan pelat merah alias BUMN.
"Saya lagi paksakan tanda tangan digital tapi Peruri bindeng juga masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga," ujarnya dalam tayangan video YouTube POIN seperti dikutip detikcom, Selasa (15/9/2020).
