.webp)
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok membeberkan sejumlah rencana seandainya dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia (RI). Hal itu dia jawab setelah mendapat pertanyaan dari Seniman Butet Kertaradjasa.
"Andaikan Pak Ahok ini punya kesempatan menjadi RI 1, kira-kira apa yang paling signifikan untuk didandani atau direvolusi?," tanya Butet di akun YouTube dikutip detikcom, Senin (19/10/2020).
"Langsung ada pemutihan dosa-dosa lama supaya jangan rezim ke rezim itu, terus menjadikan ini semacam ATF. Siapa yang nggak pernah buat salah gitu loh dulu pernah saya sampaikan," jawab Ahok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu soal permasalahan Pilkada, Ahok berharap calon-calon pejabat bisa menyampaikan kepemilikan harta secara terbalik. Dia ingin pasangan calon presiden harus jujur dari mana asal harta yang mereka miliki.
"Kamu mau mengatakan harta warisan orang tua saya yang korup nggak papa minimal rakyat tau, kenapa kamu punya harta sekian ratus miliar," tutur Ahok.
Seandainya harta warisan tersebut ia dapatkan dari orang tuanya yang dulu sebagai pejabat, Ahok ingin dikatakan sejujurnya. Dengan pengakuan seperti itu, biarkan nanti rakyat yang putuskan mau memilih atau tidak.
"Anak pejabat yang korupsi pun belum tentu korup, belum tentu dia tidak punya hati melayani rakyat, belum tentu dia tidak punya hati menolong yang miskin dan yang butuh pertolongan," katanya.
Ia juga menuturkan seandainya jadi presiden akan memperbaiki gaji pejabat dengan syarat ada sistem alat ukur (Key Performance Indicator/KPI) yang jelas seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ahok menyebut akan menaikkan gaji semua aparat sedangkan prajurit TNI/Polri, katanya, bisa mendapatkan diskon saat berbelanja kebutuhan sehari-hari.
"Kalau sekarang kita maaf-maaf saja, saya dapat penghargaan perang begitu banyak pun datang ke Indomaret kalau beli susu nggak ada duit ya nggak dapat susu saya. Coba kalau kita ke Indomaret beli susu 'oh pernah perang ini' dapat diskon 30%, siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar, Kementerian Pertahanan yang bayar. Ditransfer dong kan semua online dan lebih bagus lagi tidak ada tarik tunai maksimal sejuta mungkin," jelasnya.
