RKAB Pertambangan Gubernur Babel Menunggu PP Turunan

Tim detikcom - detikFinance
Senin, 16 Nov 2020 18:50 WIB
tambang timah ilegal
Ilustrasi tambang timah. Foto: ist.
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sudah menerbitkan aturan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) Pertambangan.

RKAB yang diterbitkan Gubernur Babel Erzaldi Rosman itu perusahaan pertambangan bisa melakukan ekspor timah langsung ke luar negeri tanpa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Juga tanpa melibatkan perusahaan smelter peleburan biji timah di wilayah Babel.

Jika ada perusahaan melakukan ekspor langsung, maka diprediksi akan mengacaukan jumlah produksi timah Babel yang sesuai dengan RKAB 2020 dari perusahaan masih layak dan aktif berproduksi.

Namun, ada tahapan proses dan mekanisme untuk mendapatkan peraturan RKAB yang berlaku, sehingga alasan Gubernur Babel mengeluarkan penerbitan aturan RKAB untuk menghidupkan sektor ekonomi rill akibat dampak COVID-19, tetap harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku tanpa adanya intervensi dan praktik melawan hukum.

Persoalan pada penegakan hukum di sektor pertambangan mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, ditemukan kegiatan/praktik ilegal pada sektor pertambangan yang seakan-akan luput dari pengawasan hukum. Sehingga menuai kritik karena banyak dugaan kejanggalan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jendral Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaludin mengatakan pihaknya masih berupaya agar Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara bisa segera rampung.

Saat ini sedang dikebut ada tiga Rencangan Peraturan Pemerintah (RPP) baru yang sedang disusun agar segera meneyelesaikannya karena terkait kelanjutan operasional tambang sejumlah perusahaan.

"Kami sekarang sedang menyusun tiga RPP, sedang berusaha keras untuk menyelesaikannya supaya badan usaha dapat dilanjutkan kegiatannya tanpa kendala, Meski UU Minerba sudah diundangkan pada 10 juni 2020, namun sampai saat ini masih menjadi pro kontra beberapa pihak. Meski demikian, menurutnya ketika sebuah keputusan sudah dibuat, berarti harus dipatuhi sampai ada solusi yang lebih baik di masa mendatang," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2020).

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3