Lanjut Jumali, untuk pendataan itu perlu kesadaran dari semua pihak. Menurutnya, BPH Migas mesti intens melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat mau didata. Pertamina juga mesti konsisten untuk melakukan pendataan.
"Kita semua Pertamina, BPH perlu sosalisasi lebih intens kepada masyarakat bahwa setiap pembelian solar akan dicatat, itu akan dicatat nopol, B 123 SK mislanya, itu akan ter-record di sistem. Sehingga nanti bisa di-trace nomornya berapa, inilah kelebihan daripada sistem yang akan dijadikan tools utama oleh stakeholder semuanya untuk monitoring itu," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur BBM BPH Patuan Alfon mengatakan, adanya digitalisasi ini bisa meminimalisir kebocoran penyaluran solar. Apalagi, solar merupakan BBM subsidi yang di dalamnya terdapat uang negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan berapa kebocoran BBM tersebut, dirinya belum bisa memberikan keterangan.
"Terus terang dari data yang kami terima terakhir dari dashboard, bahwa kami bisa meng-capture mana saja SPBU yang melakukan dan memberikkan dsitribusi yang tidak tepat sasaran. Kalau ditanya berapa persen kami tidak bisa jawab sekarang," ujarnya.
(acd/eds)