Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto berharap, transisi energi dapat terealisasi secepat mungkin guna mencapai ketahanan energi domestik. Dengan begitu, upaya ini bisa menghindarkan pada tingginya ketergantungan impor minyak dan Liquified Petroleum Gas (LPG).
"Harapan transisi ini cepat terealisasi. Kalau lambat nanti impor LPG, impor bensin, dan juga impor crude (minyak mentah) sebagai bahan baku kilang akan makin besar," kata Djoko dalam program 'Cerita Hangat dan Asik Tentang (CHAT) Transisi Energi ke-4' yang diselenggarakan oleh DEN di akun Instagram resmi mereka, Selasa (8/12/2020).
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan transisi energi sebagai paradigma baru dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia.
"Kalau paradigma (pengelolaan energi) memang sudah mulai terjadi perubahan. Dulu energi kita itu menjadi andalan devisa negara dan pendapatan di APBN kita. Sekarang menjadi andalan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan sebagai alat pencipta lapangan kerja," tegasnya.
Adanya bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi dinilai menggeser kebutuhan konsumsi energi. Ia lantas menambahkan jika pergeseran paradigma ini ditandai dengan ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi.
"Dulu produksi kita terutama minyak melebihi dari kebutuhan. Produksi bisa 1,5 juta barrel per day (bpd). Sementara konsumsi kita cuman 800 bpd. Sehingga kita bisa ekspor sebagai penghasil devisa," katanya.
Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan tingkat konsumsi tidak dibarengi dengan tingkat produktivitas energi fosil yang terus mengalami deklinasi.
"Sekarang kontribusi hulu migas (sebagai penghasil devisa) sejak 2016 di bawah 10% sekitar 5-6%," ujar Djoko.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah menyiapkan regulasi khusus guna mempercepat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Kementerian ESDM telah mengirimkan draft Peraturan Presiden (Perpres) EBT sehingga diharapkan EBT bisa terjangkau bagi masyarakat dan investor," ungkapnya.
Djoko mengakui bahwa selama ini harga EBT sulit bersaing dengan harga energi fosil. Padahal, di masa pandemi harga minyak terseret hingga ke level paling rendah, sementara harga EBT tidak mengalami fluktuasi.
"Makanya ada Undang-undang EBT dalam proses final, termasuk Perpresnya dalam soal harga," imbuh Djoko.
Dengan adanya regulasi tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mempermudah para investor dalam menyiapkan infrastruktur EBT, sehingga mempermudah penciptaan lapangan kerja.
"Lapangan pekerja kita terus bertambah, Salah satu syarat bisa menciptakan lapangan kerja adalah adanya investasi. Berbagai kemudahan baik dari segi perizinan, peraturan, insentif termasuk pemberian subsidi sehingga diharapkan mendatangkan investasi," jelasnya.
Kendati demikian, Djoko menjamin jika pergeseran pola konsumsi tidak akan mengancam keberadaan industri energi fosil.
"Makanya (industri) batubara ini kita konversi menjadi energi yang bersih seperti gas, dan produk petrokimia seperti metanol maupun DME," pungkasnya.
Terakhir, Djoko meminta dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dalam mempercepat realisasi transisi energi sehingga ketahanan energi bisa tercapai.
"Ketahanan energi kita ditandai dengan kita bisa memanfaatkan energi yang ada dalam negeri sendiri baik fosil maupun nonfosil," pungkasnya.
(ega/hns)
