Genjot PAD, Pemprov Gorontalo Gunakan BBM Ramah Lingkungan

Alfi Kholisdinuka - detikFinance
Selasa, 15 Des 2020 20:57 WIB
Pertamina
Foto: Pertamina
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menggunakan BBM ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Pokok.

Selama ini PBBKB menjadi pemasukan utama daerah dengan nominal yang lebih besar dibanding 4 sumber pajak lainnya. Hal ini pun disambut baik PT Pertamina (Persero) melalui sinergi strategis antara Pertamina Regional Sulawesi dengan Pemprov Gorontalo melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Rekonsiliasi Data PBBKB.

Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan hampir di semua daerah, anggaran belanja terkoreksi dari 35% sampai 65% dikarenakan situasi pandemi ini. Target PBBKB Rp 104,4 M selama 2020 harus pupus karena pandemi dan hingga Oktober perolehan Pemda hanya Rp 65,7 M.

"Untuk itu perlu dilakukan sinergitas strategis antara Pemda Gorontalo dengan Pertamina Regional Sulawesi untuk optimalisasi PAD," ujar Idris dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

Senada dengan Idris, Executive GM Regional Sulawesi Rama Suhut menyambut baik kerja sama strategis untuk meningkatkan PAD Pemda manapun. Selama Tahun 2020, kontribusi PBBKB memang sempat turun pada bulan April dan Mei di angka Rp 4,7 miliar dikarenakan pembatasan sosial masyarakat, namun angka terus merangkak naik dari bulan Juni hingga terakhir kontribusi PBBKB Pertamina untuk Provinsi Gorontalo pada bulan Oktober senilai Rp 6,8 miliar.

"Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi dikarenakan masyarakat Gorontalo telah memilih menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Jika kita melihat selama bulan Oktober saja, dari angka Rp 6,8 M tersebut, perbandingan antara pajak yang diperoleh untuk Premium sebesar Rp 1,2 M dari volume penjualan 4,4 juta liter Premium," ucapnya.

"Sedangkan untuk Non Subsidi kita ambil perbandingan Pertalite, pendapatan pajaknya sebesar Rp 4,1 M dari volume penjualan 8,1 juta liter Pertalite. Berarti, untuk volume konsumsi Pertalite 2x lipat dibanding Premium, pendapatan pajaknya 3x lipat lebih besar," imbuhnya.

Unit Manager Comm, Rel dan CSR MOR VII Laode Syarifuddin Mursali mengatakan Pemda merupakan stakeholder penting Pertamina. Pertamina juga terus mengkampanyekan penggunaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan kepada seluruh elemen masyarakat. "Selain udara menjadi lebih bersih, pendapatan daerah pun meningkat sehingga pembangunan lebih optimal," ujar Laode

Pertamina sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip Environmental, Social dan Governance (ESG) mengimani nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (TARIF) dalam setiap kegiatan operasional bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, kerjasama strategis yang ditandatangani ini akan didukung penuh implementasi dan juga keterbukaan data melalui rekonsiliasi yang dilaksanakan kedua belah pihak.

(ega/ega)