Masalah sengketa pajak PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi sorotan anggota dewan. Beberapa anggota Komisi VII mempertanyakan kelanjutan perkara tersebut.
Salah satunya Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Sartono Hutomo. Dia menanyakan kelanjutan masalah ini ke Direktur Utama PGN Suko Hartono dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari ini.
"Saya ingin menayakan itu yang masalah sengketa pajak dengan Dirjen Pajak transaksi tahun pajak 2012-2013 yang berpotensi kewajiban membayar pokok sengketa Rp 3 triliun sampai di mana itu? Upaya hukum maupun mitigasi putusan MA dan bagaimana evaluasi PGN supaya ke depan," katanya, Rabu (27/1/2021).
Hal senada juga dipertanyakan Anggota Komisi VII Fraksi PDIP Dony Maryadi Oekon. Menurutnya, hal ini tidak bisa dianggap remeh.
"Sesuatu yang sekarang dihadapi yang saya tidak anggap remeh mengenai pajak ini. Kalau kita lihat langkah konkret PGN untuk menghadapi pajak sampai 2020 seperti apa," katanya.
Dia khawatir, jika masalah ini tidak diselesaikan maka PGN bisa bangkrut. Apalagi, nominal dalam sengketa ini sangat besar.
"Kalau nggak, saya jujur PGN bisa gulung tikar ini pak, cukup besar ini, ada info dan saya dapat kurang lebih Rp 3 triliun tapi kalau akumuluasi kondisi yang ada 2014 sampai sekarang, itu berulang sama dan kemungkinan jumlahnya akan jauh lebih besar lagi ini bisa bahaya buat PGN," jelasnya.
Merespons itu, Suko mengatakan akan memberikan jawaban secara tertulis. Sebab ada persoalan yang perlu dijelaskan secara detil.
"Mungkin nanti akan kami jawab secara tertulis karena memang perlu penjealsan yang lebih detil termasuk hal-hal upaya hukum yang kami lakukan demikian juga terobosan pemenuhan jargas," katanya
(acd/dna)
