.webp)
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam rangka menarik pengusaha agar mau berinvestasi di bidang hilir migas. Menurut Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, saat ini yang menjadi daya tarik sektor hilir migas adalah dibukanya peluang investasi dengan konsesi 30 tahun untuk pembangunan jaringan transmisi maupun distribusi gas.
"Tentu saja, ini salah satu lingkup usaha yang bisa digarap, di mana KADIN bisa mendorong kalangan pengusaha anggotanya agar dapat tertarik untuk turut serta dalam pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi dan juga usaha pendukungnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/2/2021).
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani yang digelar secara virtual pekan lalu (29/01/21), guna mensinergikan sektor hilir migas dengan dunia usaha.
"Pertemuan ini akan segera kita tindaklanjuti dengan penandatanganan MoU dan sosialisasi bersama ke Kadin seluruh Indonesia untuk melihat peluang investasi di hilir migas. Tripple helix KADIN, BPH Migas dan kalangan akademisi bisa mengkaji dan mendalami hal ini agar hilir Migas bisa semakin baik," katanya.
Lebih lanjut, anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio menyampaikan, setidaknya terdapat 3 hal utama yang menjadi fokus kerja sama dengan KADIN, yaitu pengusahaan pipanisasi, penetapan toll fee, serta harga untuk kebutuhan jaringan rumah tangga dan pelanggan kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pengusahaan pipa transmisi, lanjutnya, BPH Migas akan melelang ruas transmisi yang dapat diikuti oleh badan usaha di bidang gas. Selain itu, guna mendorong penggunaan gas bumi untuk industri dan rumah tangga, menurut Jugi penting untuk dibuat Receiving Terminal LNG berbasis ISO Tank.
"Ini adalah peluang bisnis yang dapat digarap oleh pengusaha di bawah KADIN," jelasnya.
Jugi menilai, pulau Kalimantan potensial untuk dibangun pipa transmisi dan distribusi karena memiliki 5 provinsi. Adapun wilayah yang potensial dibangun WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) dengan pipa yang lebih kecil dari pipa transmisi ialah Kaltim, Kalsel dan Kalbar.
Jugi mengatakan, apabila dilihat dari demand listrik maupun non listrik, 1 wilayah WJD antara 4 sampai dengan 10 MMSCFD. Sementara menurut hitungan bisnis calon pelanggan 3 MMSCFD demand secara rutin sudah feaseable, FPP produktif, IRR produktif, karena BEP di bawah 10 tahun.
"Dari LNG dulu. Kalau dapat membuat ranting dulu di Kalimantan, nanti baru ditingkatkan menjadi distribusi, tangki LNG diganti dengan pipa transmisi," terangnya.
Selain pengusahaan pipa transmisi, lanjut dia, peluang usaha yang bisa diambil KADIN adalah jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
"BPH Migas nanti akan membuat peraturan, kalau yang sudah ada untuk rumah tangga 1 investasinya dari APBN, untuk Rumah Tangga 2 investasi mandiri. Tentu ini peluang bagi KADIN untuk turut menggarap jaringan gas di apartemen, perumahan mewah, pusat perbelanjaan, dll," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani memaparkan bahwa terbentuknya KADIN dimaksudkan untuk mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi. Selain itu, KADIN juga membuka peluang bagi pengusaha Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional hingga perekonomian global.
"Keberadaan KADIN tidak hanya sampai Provinsi, namun sampai dengan Kabupaten /Kota sehingga memungkinkan untuk membantu, bekerja sama dengan BPH Migas sampai dengan tingkat daerah," tuturnya.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi dan Migas, Boby Gafur Umar menyampaikan bahwa dirinya menyetujui untuk diadakan pertemuan kembali secara khusus dan membuat MoU.
"KADIN punya tangan bukan hanya di pusat, tetapi juga daerah banyak pengusaha mencari peluang bisnis. Indonesia saat ini tergantung LPG dan BBM impor, cadangan BBM juga tahan kisaran 9,5 tahun lagi, harus ada solusi untuk energi masa depan," jelasnya.
Lebih Lanjut Boby menekankan pentingnya distribusi mulai dari sumber sampai titik pengguna, melihat besarnya potensi gas bumi yang dimiliki. Terkait hal ini, menurutnya pengusaha perlu hitung-hitungan yang feasible demi membantu peningkatan energi.
"Semangat pemerintah untuk kerja sama dengan KADIN kita sambut baik. Yang penting pasokan gas dari mana sumbernya, lewat mana. Kalau demand tidak khawatir, pasti akan laku. Secara prinsip, KADIN dan BPH Migas siap tindak lanjut dengan MoU, sekaligus nanti mendetailkan sektor-sektor yang bisa dikerjasamakan," ungkapnya.
Di sisi lain, Harry Pratoyo selaku anggota Komite BPH Migas menyampaikan bahwa peningkatan energi dalam negeri harus sinkron dan sinergi. Oleh karena itu, infrastruktur LNG perlu dikembangkan agar matching antara supply dan demand.
"Jangan sampai user minta terlalu murah, sementara infrastruktur nggak masuk jika demikian. Karena itu penting keberadaan KADIN sebagai mitra MoU, menjembatani," pungkasnya.
