.webp)
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa bersama tim menyerahkan SK kuota BBM JBT dan JBKP tahun 2021 & SK Harga Jargas Rumah Tangga kepada Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar di Kantor Bupati Ogan Ilir. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan selamat kepada Bupati Ogan Ilir yang baru dilantik, salah satu bupati termuda di Indonesia dan harapannya bisa membawa Ogan Ilir lebih baik lagi.
Menurut Ifan, sapaan akrab Kepala BPH Migas, di Sumsel baru Ogan Ilir yang ada sub penyalur serta sudah menyetujui 6 lagi yang dirintis oleh Pesantren Al-Ittifaqiah. Ia mengatakan berdasarkan pengawasan BPH Migas, dari 8.251 sambungan rumah (SR) jaringan gas (jargas) RT yang dibangun dengan APBN sejak tahun 2013-2020, sekitar 1.403 SR jargas tidak terutilisasi.
Hal ini terjadi karena infrastruktur tidak terpasang dengan lengkap. Direksi Pertagas Niaga dan BUMD di Kabupaten Ogan Ilir yang mengelola jargas tersebut pun membenarkannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari 8.251 jargas yang ada, kami temukan ada 1.403 jaringan yang sudah ada tetapi belum teraliri oleh gas atau tidak terealisasi, sudah dianggarkan APBN, sehingga kita harapkan ini menjadi prioritas untuk disosialisasikan dan dapat segera dialirkan sehingga masyarakat bisa menikmati. Selain itu, kawasan industri juga pantas menggunakan jargas, nanti BPH Migas juga yang akan mengawalnya, termasuk terkait harga gas," ujar Ifan dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).
Menurutnya, ini sangat disayangkan karena hak masyarakat menikmati jargas di 1.403 SR atau KK tersebut tak terpenuhi. Padahal, Ifan menyebut pihaknya sudah menetapkan harga gas untuk jargas tersebut jauh di bawah harga pasar LPG 3 kg, yaitu RT1/PK1 Rp 4.250/m3 dan RT2/PK2 Rp 6.000/m3.
Ifan menjelaskan masih ada potensi besar untuk jargas di Kabupaten Ogan Ilir bisa digarap, sebab jumlah KK ada sekitar 170 ribu. Kota Prabumulih memiliki jaringan tertinggi di Indonesia, ada sekitar 40 ribu sambungan rumah dan sudah terlaksana 95%.
Lebih lanjut Ifan menegaskan BPH Migas juga mendukung Ogan Ilir untuk segera menggarap jargas. Sudah ada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Bukan hanya dilaksanakan oleh BUMN Migas melalui penugasan pemerintah saja, namun juga bisa oleh BUMD, swasta, dan koperasi, jadi tidak tergantung APBN yang terbatas.
Sementara itu, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar bersyukur dan berterima kasih dengan informasi tersebut. Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti untuk meningkatkan pemasangan jargas di wilayahnya karena total KK di Ogan Ilir bisa mencapai 170 ribu yang memiliki potensi bisa menggunakan jargas sekali dengan adanya sub penyalur yang harganya sama di Ogan Ilir.
Salah satu upayanya, lanjutnya, dengan mempersempit pembangunan pusat kota guna memprioritaskan yang bersentuhan langsung pada kepentingan rakyat salah satunya jaringan gas rumah tangga akan diutamakan. Ia berharap Pertagas Niaga bisa bersinergi dengan pembangunan jargas di Ogan Ilir, sehingga bisa berjalan lancar. BUMD Petro Gas Ogan Ilir juga akan dilibatkan agar mampu menjadi perusahaan daerah yang mandiri.
"Terkait jargas, nanti akan mapping satu berkas terpadu antara listrik, air maupun gas, satu pintu pengelolaan," ujar Panca.
Sebagai informasi, hadir dalam kesempatan tersebut Pj Sekda Ogan Ilir, Muhsin Abdullah; Direktur Keuangan dan Umum, PT Pertagas Aminuddin; VP Gas Sourcing & Operation, Dicky Darmawan; PIC Jargas Sumatera 1, Erza Pratama; Dirut PD Petro Gas Ogan Ilir, Aditya Pratama; SAM Pertamina Sumsel, Sadeli; dan SBM Ogan Ilir, Syukra.
(akn/hns)
