.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir beberapa pengelola smelter nakal. Dia meminta Kementerian Perdagangan untuk tidak memberikan kuota ekspor dalam jumlah besar kepada pengusaha smelter yang tidak mengikuti aturan.
Menurutnya, banyak pengelola smelter yang membeli nikel di bawah harga patokan mineral (HPM) dari penambang nikel.
"Saat ini kita sedang canangkan Satgas Nikel, ini banyak juga laporan pengusaha ini tidak tertib. Dia pengin tidak membeli nikel dengan harga HPM," ujar Bahlil dalam Raker Kemendag, Kamis (4/3/20210).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam forum yang juga dihadiri Menteri Perdagangan M Luthfi ini, Bahlil meminta Kemendag untuk memberikan sanksi juga kepada pengusaha-pengusaha smelter yang nakal ini. Caranya dengan tidak memberikan kuota ekspor pada produk dari smelternya.
"Nah Kemendag kita minta kalau nakal-nakal ini jangan dikasih kuota ekspor banyak-banyak, sekalipun stainless steel-nya dia bagus-bagus. Supaya mereka ini ada efek jera," kata Bahlil.
Baca juga: Ups! Ada Smelter China Bandel Kena Tegur |
Bahlil mengatakan pengusaha-pengusaha nakal ini juga akan diberi sanksi oleh BKPM, salah satunya adalah dievaluasi insentif fiskal dan keringan pajaknya.
"Di BKPM itu akan disanksi, dia dievaluasi insentif fiskal apa yang dikasih," ujar Bahlil.
Pemerintah sendiri memiliki aturan harga patokan mineral (HPM) untuk komoditas nikel. Aturan harga patokan ini dibuat sebagai langkah untuk menjaga harga nikel dalam negeri.
Penetapan harga itu tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.
