Sekitar satu dekade yang lalu, Jepang mengalami krisis nuklir usai gempa bumi dan tsunami membuat kebocoran radiasi di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Krisis ini menjadi bencana terburuk pada pengolahan energi nuklir sejak Chernobyl di Ukraina.
Bencana itu menewaskan hampir 20.000 orang dan melumpuhkan pabrik Fukushima Dai-ichi. Lebih dari 160.000 penduduk melarikan diri saat radiasi dimuntahkan ke udara. Bahkan, pada saat itu, beberapa orang, termasuk Perdana Menteri Naoto Kan khawatir Tokyo perlu dievakuasi.
Kini, 10 tahun kemudian, Jepang mulai memperdebatkan peran energi nuklir dalam bauran energinya. Dilansir Reuters, Rabu (10/3/2021), masyarakat mulai khawatir dengan energi nuklir. Di sisi lain, pemerintah bertujuan mencapai netralitas karbon bersih pada tahun 2050 untuk melawan pemanasan global.
Berdasarkan survei yang dilakukan TV publik NHK, hasil menunjukkan 85% kekhawatiran publik tentang kecelakaan nuklir kembali terjadi. Sebuah survei lainnya dari surat kabar Asahi, pada Februari ini menemukan bahwa secara nasional, 53% masyarakat menentang memulai kembali reaktor, dan 32% lainnya mendukung.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga sendiri telah mengumumkan tujuan netralitas karbon bersih pada tahun 2050. Dia dan para pendukung energi nuklir mengatakan nuklir sangat penting untuk dekarbonisasi.
Kini, hanya ada 9 dari 33 reaktor komersial Jepang yang tersisa telah disetujui untuk dimulai kembali di bawah standar keselamatan usai bencana di Fukushima.
Dari jumlah itu pun hanya empat yang beroperasi, dibandingkan dengan sebelum bencana ada 54 reaktor yang beroperasi. Tenaga nuklir saat ini hanya memasok 6% dari kebutuhan energi Jepang pada paruh pertama tahun 2020.
(hal/ara)
