.webp)
Belakangan pemerintah aktif mengenalkan dan mengajak masyarakat beralih dari kompor gas ke kompor induksi. Pemakaian kompor induksi disebut-sebut lebih hemat. Selain itu, bisa membantu negara lepas dari ketergantungan kepada impor energi maupun menghemat anggaran subsidinya.
Untuk diketahui, kompor induksi berbeda dari kompor gas. Kompor ini tidak memancarkan api layaknya kompor gas, melainkan menggunakan energi elektromagnetik sebagai energi panas.
Kompor induksi tidak pula memancarkan panas saat disentuh seperti kompor listrik. Energi elektromagnetik di kompor induksi bisa memanaskan peralatan masak secara langsung, sehingga permukaan kompor tetap dingin saat disentuh, namun makanan bisa matang dengan cepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlepas dari kelebihannya itu, ada sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah sebelum mengajak masyarakat beralih sepenuhnya ke kompor induksi.
Pertama, soal kesiapan listrik rumah tangga mayoritas masyarakat Indonesia terhadap perangkat tersebut. Sebab, kompor induksi tidak bisa digunakan dengan daya kecil.
"Image di masyarakat, waduh kalau pakai kompor induksi watt-nya gede banget 2.000-2.500 ke atas, listrik saya cukup tidak? Ini PR besar bagi BUMN, Pemerintah, dan juga stakeholder terkait," ujar Director Maspion Group Jacobus L. Salim dalam acara PLN ICE 2021, Senin (12/4/2021).
Berdasarkan data yang dipaparkan Jacobus mengutip sumber Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat Indonesia yakni sekitar 65,9 juta orang masih menggunakan daya 450 VA-1.300 VA, sedangkan yang sudah menggunakan daya 2.200 VA ke atas hanya sekitar 4,6 juta orang saja. Untuk itu, menurut Jacobus diperlukan peran pemerintah misal dengan memberikan berbagai subsidi entah berupa penambahan daya listrik atau subsidi lainnya.
"Daya listrik untuk setiap rumah itu mau tidak mau harus di switch ke atas, berarti bicara investasi yang dilakukan PLN dan stakeholder terkait, ada subsidikah dari pemerintah? Subsidi dari LPG ke induksi?" imbuhnya.
