RI Mau Bangun PLTN Setelah 2025

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 30 Apr 2021 11:41 WIB
Para pembicara dalam diskusi kendaraan listrik yang diadakan detikcom dan CNN Indonesia.   Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Putu Juli Ardika Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Kukuh Kumara, Sekjen Asosiasi Industri sepedamotor Indonesia (AISI) Hari Budianto. (Foto: Ari Saputra)
Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) lima tahun lagi. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Menurutnya, target pembangunan PLTN akan dilakukan setelah tahun 2025. Pembangunan PLTN dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan energi nasional yang meningkat. Di sisi lain, pembangunan PLTN ini juga bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca.

"Ini program kami, pembangunan program EBT setelah tahun 2025, pemerintah Indonesia akan terapkan beberapa program di antaranya pembangunan pembangkit tenaga nuklir untuk memberikan suplai energi nasional," paparnya dalam diskusi daring yang dilansir CNBC Indonesia, Kamis (29/04/2021).

Menurutnya rencana ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pembangunan PLTN akan dilakukan setelah melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sementara itu, dari catatan detikcom, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sudah banyak melakukan studi kelayakan PLTN di beberapa wilayah. Bahkan, hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1990-an.

Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan menjelaskan studi kelayakan pertama dilakukan pada tahun 1991-1996 oleh Batan. Lokasinya di semenanjung Muria, Pati, Jawa Tengah. Dari situ didapatkan tiga lokasi paling potensial, Ujung Lemahabang, Ujung Genggrengan, dan Ujungwatu. Paling potensial di Ujung Lemahabang, dan dapat dibangun PLTN berkapasitas 7 ribu mega watt elektrik.

"Studi kelayakan, kita sudah melakukan sejak 1990-an. Di Semenanjung Muria ini, ada Ujung Lemahabang mampu menjadi 7 ribu megawatt elektrik. Namun aksesibilitas penerimaan masyarakat kurang baik," jelas Anhar dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Studi kelayakan berikutnya dilakukan di medio 2011-2013, letaknya di Provinsi Bangka Belitung. Studi itu dilakukan Batan bekerja sama dengan PLN.

Dari studi kelayakan itu didapatkan daerah Bangka Barat bisa dibangun PLTN berkapasitas 6 ribu megawatt elektrik dan Bangka Selatan 4 ribu megawatt elektrik.

Studi kelayakan paling baru dilakukan di Kalimantan Barat (Kalbar). Batan bekerja sama dengan Pemprov Kalbar beserta perguruan tinggi di daerah tersebut.

Studi ini masuk ke dalam program prioritas riset nasional, dimulai dari 2020 dan akan berakhir di 2024. Hasil terakhir, Anhar menyebut daerah Pantai Gosong bisa berpotensi besar untuk pembangunan PLTN.

"Saat ini kita lakukan di Kalbar, ini masuk ke dalam program prioritas riset nasional. Ada beberapa calon survei, sepertinya daerah Pantai Gosong yang layak, ini masih studi kita belum bisa keluarkan hasilnya," jelas Anhar.

Simak juga Video "Blak-blakan Pakar Nuklir Batan: PLTN Terkendala Politik":

[Gambas:Video 20detik]



(hal/ara)