Tak Cuma Infrastruktur, LPI Juga Lirik Sektor Energi Terbarukan

Tim detikcom - detikFinance
Sabtu, 08 Mei 2021 19:35 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengajak Pemda untuk dapat mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna

Dadan menjelaskan, dalam upaya transisi pemanfaatan energi fosil ke EBT. maka penggunaan panel surya termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia perlu dipercepat. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah gencar dalam pengembangan teknologi panel surya sebagai salah satu sumber energi yang terbarukan.

"Proyek yang sekarang kami dorong untuk mendapatkan investasi adalah PLTS atap skala besar. Selain itu, nanti PLTS terapung juga akan ditingkatkan, karena kita juga punya banyak waduk, punya banyak bendungan, ini mudah karena tidak perlu membebaskan lahan. Di beberapa tempat di Jawa ini potensinya bisa sampai 2 Giga Watt di 13 lokasi," ungkap Dadan.

Selain itu, Dadan mengungkapkan, upaya pemerintah meningkatkan porsi EBT di Indonesia adalah dengan mengubah teknologi pembakit yang ada, kepada energi terbarukan. "Jadi ini yang juga kita lakukan mendorong pembangkit yang ada untuk beralih dari energi fosil ke EBT, jadi bukan buat baru pembangkitnya, sekarang jadi dorongannya juga adalah bagaimana nanti ke depan pengembangan energi terbarukan melaksanakan efisiensi energi termasuk konservasi energi dan penerapan teknologi yang bersih," tegas Dadan.

Namun demikian, Dadan juga tidak memungkiri terdapat beberapa hambatan dan tantangan dari sisi pembiayaan yang terjadi di Indonesia dalam mengembangkan efisiensi energi dan transisi ke energi yang lebih bersih.

"Tantangan yang pertama adalah tarif rendah atau menciptakan iklim investasi yang menarik," ujarnya.

Tantangan lain, lanjut Dadan adalah bunga pinjaman yang tinggi, kemudian persyaratan agunan tinggi, tidak adanya pendanaan proyek, proyek berukuran kecil dan meningkatkan biaya transaksi, serta kapasitas pengembang proyek dan lembaga keuangan masih terbatas.

"Kemudian juga persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Bukan kami tidak mendukung TKDN, tetapi ini menjadikan harga komponen lebih mahal dibandingkan impor, yang terakhir adalah hambatan perizinan dan lisensi," pungkas Dadan.

Dalam diskusi The Ensight, Ketua Dewan Pengawas Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Inka B. Yusgiantoro mengatakan kehadiran INA akan memberi harapan dan semangat baru bagi Indonesia khususnya untuk dapat membantu mobilisasi dana dari dalam maupun luar negeri untuk dimanfaatkan dalam berbagai kesempatan investasi yang ada di Indonesia, termasuk di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

"Kami melihat bahwa salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan sektor EBT di Indonesia selama ini adalah sulitnya mendapatkan pembiayaan untuk proyek EBT. Sehingga salah satu harapan pemangku kepentingan Indonesia untuk alternatif sumber pembiayaan adalah melalui INA," ujar Inka.


(ara/ara)