Papua akhirnya bakal memiliki fasilitas peleburan/smelter tembaga. Smelter itu nantinya akan dimanfaatkan juga untuk mengolah hasil tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan investornya sudah ada, dan kemungkinan pada Juni ini pihaknya sudah bisa melakukan langkah-langkah peninjauan lapangan.
"Paling lambat di 2022 awal sudah bisa jalan," kata Bahlil dalam kegiatan Halalbihalal Virtual, Jumat (28/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya sedang melakukan komunikasi secara intens dengan MIND ID, PT Freeport dan Kementerian ESDM mengenai pembangunan smelter tembaga tersebut.
Bahlil menjelaskan bahwa adanya smelter adalah mimpi warga Papua sejak lama. Bahkan sejak dia masih duduk di bangku SMP hingga dia duduk di pemerintahan, mimpi warga Papua masih sama.
"Jadi bayangkan dari saya SMP sampai jadi Kepala BKPM, mimpi orang Papua masih sama, ada smelter di Papua. Dan Alhamdulillah kemarin saya waktu mencari investasi untuk bagaimana mendorong pembangunan smelter tembaga yang mengambil bahan bakunya dari Freeport di Papua," jelas Bahlil.
Pihaknya ingin industri smelter tersebut akan menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru.
"Kita pengin Papua juga menjadi bagian integral dari pada negara Indonesia yang bisa menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, BKPM telah melakukan kerja sama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI). Lewat kerja sama tersebut, BUMN asal Negeri Tirai Bambu itu akan menggarap proyek peleburan/smelter tembaga.
Kerja sama itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan President ENFI Liu Cheng secara daring pada 12 April 2021.
Industri smelter tembaga itu rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Smelter itu nantinya akan dimanfaatkan juga untuk mengolah hasil tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua.
"Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia," kata Bahlil lewat keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).
(toy/das)