3 PR Besar Blok Rokan yang Belum Beres

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Sabtu, 29 Mei 2021 09:38 WIB
Blok Rokan
Ilustrasi/Foto: Nadia Permatasari/Infografis
Jakarta -

Alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan berlangsung Agustus 2021 nanti. Tapi, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dilakukan. Berikut di antaranya:

1. Cek Fisik Lahan Baru 10%

Sejumlah persiapan dilakukan dalam alih kelola Blok Rokan. Saat ini, tengah berlangsung pemeriksaan administrasi dan fisik barang milik negara (BMN).

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKL), Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lukman Efendi mengatakan, pemeriksaan fisik tanah untuk Blok Rokan saat ini baru 10%. Pemeriksaan fisik ini terhambat karena pandemi COVID-19.

"10% ini maksudnya 10% dari total tanah itu luasnya sekitar 64 ribu ha perkiraannya tapi ini sedang berlangsung, berjalan terus. Yang menjadi BMN-nya 10% itu yang sudah kita lakukan cek fisik, seharusnya sudah kita lakukan semua, tapi kan pandemi," katanya dalam konferensi pers, Jumat (28/5/2021).

"Pandemi ini 2020 Februari kita sudah masuk pandemi, kalau masuk ke sana harus swab, harus karantina dan sebagainya, tapi sedang berlangsung. Kita yang penting bagi kita cek fisik dan administrasi, yang berjalan adminitrasi, dokumen-dokumennya kita cek terus. Nanti cek fisik itu bisa sekalian," sambungnya.


2. Cek Harta Benda Modal dan Inventaris Belum 100%

Sementara, pemeriksaan harta benda modal telah 83%. Seharusnya, pemeriksaan harta benda modal ini bisa rampung bulan ini.

"Kita harapkan akhir bulan ini harusnya sudah selesai. Kita belum dapat laporan," katanya.

Harta benda inventaris pemeriksaannya telah mencapai 60%. Kemudian, pemeriksaan material persediaan sudah 100%. Dia berharap, pemeriksaan ini sudah rampung Agustus 2021. "Kita berharap 8 Agustus itu ini bisa clear dari kitanya," ujarnya,

Adapun BMN Blok Rokan ini bernilai Rp 97,78 triliun. Nilai tersebut sebesar 20% dari total nilai BMN kontraktor kontra kerja sama (KKKS) nasional senilai Rp 497,62 triliun berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2019.

3. Masalah Pasokan Listrik

Pasokan listrik Blok Rokan saat ini salah satunya PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN). Adapun mayoritas saham MCTN dimiliki oleh Chevron Standard Limited (CSL). Masalah peralihan pembangkit MCTN inilah yang jadi pembahasan hingga saat ini.

Lukman Efendi menjelaskan, Blok Rokan sendiri didukung tiga pembangkit salah satunya yang berasal dari MCTN. Saat ini, masalah pembangkit itu tengah dibahas oleh SKK Migas.

"Yang memang jadi perhatian MCTN, yang jelas kalau sudah sepakat nih kalau tanahnya memang itu milik negara. Kalau terhadap pembangkit itu sendiri sedang didiskusikan di SKK Migas seperti apa. Saya nggak bisa jawab sekarang karena masih didiskusikan," katanya.

Yang pasti, kata dia, untuk bagian tanah ialah milik negara. Dia juga mengatakan, untuk dua pembangkit lainnya tidak ada masalah.

"Tapi yang jelas tanahnya milik negara, kalau dua pembangkit clear, itu dua-duanya milik negara. Jadi kita nunggu dulu ini karena masih didiskusikan di atas," terangnya.

(acd/hns)