Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diminta memberikan insentif kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Insentif tersebut diberikan agar para kontraktor lebih agresif memproduksi minyak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut realisasi lifting atau produksi minyak dari KKKS besar rata-rata di bawah target.
"Mengenai lifting minyak dan kondensat, kita melihat bahwa capaian-capaian yang dicapai oleh 15 KKKS besar ini umumnya di bawah rata-rata dari target," kata Arifin dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (2/6/2021).
Dia menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun, target lifting mengalami penurunan. Itu disebabkan keadaan sumur-sumur minyak di Indonesia sudah menurun produktivitasnya.
"Nah inilah yang juga menyebabkan bahwa sumur-sumur tua itu ditinggalkan oleh KKKS-KKKS sebelumnya karena memang lebih banyak diproduksi air daripada minyaknya," jelasnya.
Kemudian, KKKS besar juga sudah mulai mengalihkan perhatiannya ke sektor energi baru terbarukan. Selanjutnya banyak KKKS mengalihkan kegiatannya ke Brazil, hingga Meksiko karena pemberian insentifnya yang lebih baik.
"Sebagai suatu ilustrasi bahwa kebanyakan pemain-pemain besar minyak dunia ini sekarang sudah mulai mengurangi capex untuk investasi-investasi besar," sebut Arifin.
Bahkan, negara-negara tetangga di ASEAN disebutnya lebih agresif dalam memberikan insentif ketimbang Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kementerian Keuangan untuk menggelontorkan insentif di sektor migas.
"Kita sedang mempersiapkan satu proposal ke kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan keringanan fiskal-keringanan fiskal lebih lanjut," papar Arifin.
Pihaknya pun akan membahas itu dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, meliputi masalah perpajakan, hingga wilayah usaha. Hal tersebut merupakan usulan dari perusahaan migas yang tergabung di Indonesia Petroleum Association.
"Mereka juga umumnya mendukung target (lifting) 1 juta barel per hari. Tapi di lain sisi juga memberikan masukkan bahwa harus ada fiscal terms yang memang harus, yang bisa memberikan keringanan buat mereka. Ini yang sedang kita upayakan," tambah Arifin.
Simak Video "Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,8% Tahun 2022"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/das)
