RI Punya 'Harta Karun' Tersembunyi, Kok Nggak Dikembangkan?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 07 Jun 2021 19:30 WIB
Melihat Aktivitas PLTP Dieng 

Pekerja melakukan pengecekan instalasi di Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 1, Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (24/07/2017). PLTP Dieng unit 1 yang dikelola oleh PT. Geo Dipa Energi yang merupakan anak perusahaan PLN ini dapat menghasilkan 60 megawatt listrik yang terhubung ke jaringan Jawa-Madura-Bali. Grandyos Zafna/detikcom

foto 1-18 :
-. Pekerja melakukan pengecekan di Coolong Tower PLTP Dieng Unit 1. 

foto 19-31 :
-. Pekerja melakukan pengecekan di Area sumur PLTP Dieng unit 1.

-. Total potensial energi panas di sekitar dieng diperkirakan sebesar 400 megawatt.

-. PLTP unit Dieng memiliki 7 sumur yang digunakan eksplorasi saat ini.

-. PLTP unit Dieng juga memiliki 5 sumur yang berpotensi untuk di eksplorasi.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam dengan potensi yang sangat besar adalah panas bumi.

Tidak semua negara memiliki sumber panas bumi. Sehingga, panas bumi bisa saja disebut 'harta karun' Indonesia yang tersembunyi. Namun, upaya pengembangan panas bumi ini bukan tanpa tantangan. Sebab, anggaran untuk pengembangan panas bumi ini dipangkas tahun depan.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono menjelaskan, pagu indikatif tahun 2022 mengalami penurunan dibanding anggaran tahun ini. Tahun ini, anggaran untuk Badan Geologi sebesar Rp 767,6 miliar. Namun, pagu indikatif untuk tahun 2022 dipangkas menjadi Rp 368,8 miliar.

"Kalau kita lihat postur APBN Badan Geologi dibanding 2021 kita lihat ada penurunan yang cukup singikan. Kalau 2021 sekitar Rp 767,6 miliar, sedangkan di 2022 nanti itu anggaran Badan Geologi kemungkinan hanya Rp 368,8 miliar jadi penurunan sekitar 48 % dari DIPA tahun 2021," paparnya dalam rapat dengar pendapat Komisi VII, Senin (7/6/2021).

Dia melanjutkan, di 2021 terkait pengembangan panas bumi pihaknya melakukan pengeboran di dua lokasi. Anggaran untuk pengeboran itu sekitar Rp 290 miliar.

Di tahun depan, anggaran untuk pengembangan panas bumi itu dihilangkan. Termasuk, survei data seismik.

"Kita lihat yang sngat signifikan terkait pengembangan panas bumi tadi, di mana di 2021 kita diberi amanat untuk melakukan pengeboran panas bumi di dua lokasi dengan nilai Rp 290 miliar lebih. Sekarang di 2022 karena kondisi tidak memungkinkan maka ini yang ditiadakan termasuk di dalamnya untuk survei akuisisi data seismik 2D ini tahun 2022 tidak ada," paparnya.

(acd/fdl)