Pemerintah berkomitmen untuk memberikan 10% PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Namun, hingga saat pemerintah tak kunjung menggenggam saham tersebut.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah daerah tak kunjung menerima saham karena hingga saat ini masih terjadi pembahasan terkait porsi pembagian antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.
"Saya harus sampaikan dalam forum yang terhormat ini, 10% saham saya sudah fasilitasi 2 kali. 10% saham yang diberikan dari Freeport kepada pemerintah Papua lewat BUMD sampai sekarang persoalannya bukan di Freeport, masalahnya sampai sekarang adalah masih terjadi diskusi antara Pemkab Mimika dan dengan pemerintah Pemerintah Provinsi Papua terhadap sharingnya," paparnya dalam Rapat Pansus Otsus Papua, Rabu (9/6/2021).
Bahlil menerangkan, mulanya mereka minta komposisinya ialah 6% untuk Pemprov Papua dan 4% Pemkab Mimika. Hak-hak adat akan diserahkan ke Pemprov Papua.
Kemudian, terjadi dinamika di mana Pemkab Mimika tidak mau dan kemudian meminta komposisinya 7% untuk Pemkab Mimika dan 3% untuk Pemprov Papua. Kemudian di dalamnya juga memuat untuk dua suku besar di sekitar wilayah Freeport.
Dia mengatakan, porsi saham ini tengah dibahas dan ia targetkan rampung Juni ini. "Ini yang masih dalam mediasi. Saya targetkan di bulan Juni ini akan selesai," katanya.
Menurutnya, yang menjadi persoalan ialah saat Freeport mendapat laba. Seharusnya, kata dia, pemerintah daerah bisa mendapat keuntungan jika telah mendapat saham tersebut.
"Persoalannya adalah ketika Freeport mendapat laba kurang lebih US$ 1 miliar tahun ini, tahun ini dapat profit US$ 1 miliar sama dengan Rp 14 triliun, apabila kursnya Rp 14 .000. Harusnya kalau kita sudah clear maka 10% dari Rp 14 triliun sekitar Rp 1,4 triliun, ditambah utang dia untuk mengcover 10% pembiayaannya pakai utang itu, kita harusnya bisa dapat uang sekian ratus miliar itu bisa dari situ," katanya.
(acd/fdl)