.webp)
Meski begitu, pihaknya tak bisa memutuskan data mana yang akan dipakai untuk penerima subsidi listrik. Dia bilang akan menyampaikannya ke Kementerian ESDM selaku pengambil kebijakan. Yang pasti, penerapan penyaringan penerima subsidi ini tergantung keputusan pemerintah dan DPR.
"Kita melaporkan ke ESDM selaku pengambil kebijakan," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, penyaringan penerima subsidi listrik ini masih menjadi opsi dan dibahas dengan DPR.
"Apakah pemilahan 450 artinya rumah tangga 450 jadi nggak nanti subsidinya? Itu masih jadi opsi, belum diputuskan, masih akan tetap didiskusikan diputuskan di raker nantinya tentu saja. Dan tentu saja rangkaian RDP dan ujung-ujungnya setelah Komisi VII ke Banggar menjadi bahan kita pemerintah untuk dijadikan bagian pidato presiden 16 Agustus secara rutin," katanya dalam konferensi pers, Jumat (4/6/2021).
Meski demikian, dia mengatakan, pihaknya akan menyiapkan datanya. Data ini menjadi penentu karena terkait dengan akurasi dan validitasnya. Dia bilang, pemerintah akan mengacu pada data DTKS.
"Suka atau tidak suka, banyak masalah atau belum tidaknya, DTKS sudah dipastikan dijadikan acuan kita. Tidak ada yang sempurna termasuk DTKS, kemudian bagaimana kita menyikapi ketidaksempurnaan itu," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah tidak punya niat untuk menurunkan subsidi. Dia mengatakan, yang ingin diupayakan pemerintah ialah subsidi yang lebih tepat sasaran.
"Untuk sub sektor ketenagalistrikan karena menyangkut pelanggan dan alhamdulillah PLN punya by name by adress, DTKS ini kemudian dilakukan pemadanan," katanya.
(acd/fdl)
