Dorong Kemudahan Investasi, ESDM Buka Lebar Akses Data Lewat Aplikasi

Akfa Nasrulhak - detikFinance
Rabu, 07 Jul 2021 13:45 WIB
Gedung Kementerian ESDM
Foto: ESDM
Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat beragam aplikasi sebagai bentuk transparansi pengelolaan data dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat. Keterbukaan informasi sektor ESDM ini diharapkan mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial memaparkan di samping itu, peran aktif selama lebih dari satu dekade melalui keikutsertaan di Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) merupakan langkah selanjutnya untuk mewujudkan transparansi pengelolaan data sektor ESDM. Diketahui, EITI memiliki prinsip keterbukaan dan transparansi penerimaan negara di sektor industri ekstraktif.

"Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, juga telah mengimplementasikan keterbukaan informasi untuk mendukung peningkatan investasi, terutama di sektor industri ekstraktif yang meliputi minyak dan gas bumi serta mineral dan batu bara," ujar Ego dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021)

Ego menambahkan, Kementerian ESDM telah berusaha membuka seluas-luasnya akses data dan pelayanan informasi berbasis website kepada publik. Hal ini dilakukan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Pelaporan online subsektor migas bisa dilakukan melalui Data Migas Online. Kontraktor Kontrak Kerja Sama dapat mengakses data secara online, Aplikasi Perizinan Online ESDM, dan Sistem Operasi Terpadu (SOT) SKK Migas.

"Pada subsektor minerba, pelaporan dilakukan melalui sistem teknologi informasi aplikasi minerba online, terdiri atas 2 (dua) bagian utama, yaitu, aspek pelayanan Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Date Indonesia (MODI) dan perizinan online," ujar Kepala Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Agus Cahyono Adi.

Sementara untuk aspek Pembinaan dan Pengawasan, lanjut Agus, pelaporan dilakukan melalu Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP), E-PNBP dan Sistem Informasi Pencatatan Piutang (SIPP).

Secara teknis, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Sunindyo Surya Herdadi menjelaskan aplikasi MOMI berisi batas-batas perizinan yang telah terbit. Kemudian pihaknya kompilasi bersama data-data tematik lainnya yang berkaitan dengan pertambang seperti, peta kawasan hutan, batas administrasi dan informasi geospasial dasar lainnya, terminal khusus, dan peta tematik lainnya.

"MOMI sampai sekarang masih kita kelola dengan baik, kita juga masih menggunakan MOMI ini untuk menganalisis kewilayahan dan ke depan juga apabila ada wilayah-wilayah berpotensi juga dan memang di wilayah kosong dan secara tata ruang dimungkinkan, tentunya kita akan melakukan pelelangan wilayahnya," ujar Sunindyo.

Sementara aplikasi MODI, lanjut Sunindyo, dikembangkan dalam rangka peningkatan transparansi kualitas layanan akses data dan informasi dengan cepat di bidang Mineral dan Batubara, terkait izin apa yang diberikan, komoditasnya dan masa berlaku kontraknya.

"Aplikasi MODI ini sebenarnya inline dengan aplikasi MOMI. Aplikasi ini manfaatnya sangat baik bagi para investor karena bisa berfungsi sebagai search engine bagi perusahan-perusahaan yang eksisting dan sudah diverifikasi sesuai penerbitannya sesuai dengan tata kelola maupun peraturan perundang undangan yang berlaku," ujar Sunindyo.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI-IMA) Hendra Sinadia mengakui upaya transparansi pengelolaan data sektor ESDM yang sudah dilakukan sangat baik dan salah satunya ada yang sudah berhasil.

"Menurut kami banyak capaian yang dihasilkan Pemerintah khusunya di Kementerian ESDM, salah satu yang paling mencolok adalah dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi atau tata kelola," ujar Hendra.

Menurutnya, digitalisasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sangat bermanfaat bagi pengusaha dan pelaku industri pertambangan. Transparansi dalam pelaporan data-data ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dan investor.

Hendra menambahkan, ikut sertanya Indonesia serta aktif dalam EITI sejak tahun 2019 lalu di bawah koordinasi Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan juga membuat iklim investasi di Indonesia semakin diperhitungkan dalam hal tata kelola.

"Saya kira ini satu kemajuan yang sangat signifikan yang sudah dicapai pemerintah yang kami lihat dalam beberapa tahun ini. Yang memberikan semangat bagi kita selaku pelaku industri bahwa pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara on the right track menuju investasi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab," lanjut Hendra.

Sementara itu, Anggota Komite Regulasi Indonesian Petroleum Association (API), Prana Raditya mengatakan terdapat perubahan paradigma di sektor minyak dan gas bumi. Sebelumnya dianggap sebagai penerimaan negara, kini menjadi penggerak roda perekonomian, regulasi. Oleh karena itu, ia menilai keterbukaan informasi harus menyesuaikan dengan perubahan paradigma tersebut.

"Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, kami sudah mendapat manfaat, di mana dalam UU tersebut banyak terdapat banyak penyederhanaan perizinan dan keterbukaan informasi melalui aplikasi yang sudah dikembangkan di Kementerian ESDM. Aplikasi Migas Data Repository (MDR), sangat membantu investor juga di dalam mengakses data yang diperlukan sehingga dapat mengkaji data mana yang menarik investor," ungkap Prana.



Simak Video "Pemerintah Jamin Tarif Listrik Tak Naik Hingga Akhir Tahun"
[Gambas:Video 20detik]
(akn/hns)