Indonesia Mau Setop Penjualan Kendaraan Bensin, Sudah Siap?

Terpopuler Sepekan

Indonesia Mau Setop Penjualan Kendaraan Bensin, Sudah Siap?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 16 Okt 2021 14:45 WIB
Petugas SPBU melakukan pengisian BBM ke kendaraan bermotor di SPBU COCO Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016).  Terhitung hari ini harga Pertalite naik dari 6.900 per liter menjadi Rp 7.050 per liter, harga Pertamax 92 naik dari Rp 7.600 per liter menjadi Rp 7.750 per liter dan Dex Lite naik dari Rp 6.750 per liter menjadi Rp 6.900 per liter.
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Indonesia berencana melakukan untuk mewujudkan nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Caranya adalah dengan menghentikan penjualan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan target penghentian penjualan ini diharapkan 2040.

Nantinya bauran Energi Baru Terbarukan sudah mencapai 71% dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, lampu LED 70%, tidak ada penjualan motor konvensional dan konsumsi listrik 2.847 kWh/kapita.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada beberapa prinsip yang akan diwujudkan, yakni peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Di tahun 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.

"Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," urainya.

Di tahun 2022 akan adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23% yang didominasi PLTS di tahun 2025.

Pada 2027, pemerintah akan memberhentikan stop impor LNG dan 42% EBT didominasi dari PLTS di 2030. Di mana jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.

"Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini di tahun 2031 dan sudah adanya interkoneksi antar pulau mulai COD di tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57% dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi," tambahnya.

Berlanjut ke 2040 bauran EBT ditargetkan sudah mencapai 71%, tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70%, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.

Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD.

(kil/eds)

Hide Ads