Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik pada 12 Oktober 2021.
Ternyata keputusan pembangunan smelter di Gresik menuai protes dari warga Papua dan Papua Barat. Mereka protes kenapa smelter Freeport tidak dibangun di tanah Papua. Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
"Saya mengikuti betul tentang dinamika yang terjadi di Papua dan Papua Barat, khususnya terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara saya baik itu Kadin, baik itu asosiasi, baik itu organisasi kepemudaan/adat. Bahkan sebagian dari kelompok intelektual itu menyampaikan saran terhadap kenapa smelter dibangun di Gresik," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/10/2021).
Baca juga: Smelter Terbesar Dunia Bakal Berdiri di RI |
Bahkan dirinya yang lahir di Timur Indonesia sampai dipertanyakan seolah-olah 'kacang lupa pada kulitnya'.
"Dan saya banyak mendapat protes surat banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya bahwa 'kakak seperti kakak bukan dari Papua saja'," ungkap Bahlil.
Dia pun menjelaskan smelter Freeport dibangun di Gresik sudah direncanakan sejak 2017-2018 lalu. Dipilihnya Gresik karena mempertimbangkan faktor infrastruktur di Papua.
"Itu pertimbangannya adalah memang yang pertama adalah infrastruktur yang dianggap waktu itu belum memenuhi termasuk di dalamnya adalah listrik," tambah Bahlil.
Simak Video: Airlangga: Smelter Freeport di Gresik Olah 1,7 Juta Ton Konsentrat/Tahun
