Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah mendukung pelaksanaan program Pertashop. Program kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dinilai memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat desa. Misalnya, membuka lapangan kerja, memudahkan akses terhadap bahan bakar minyak (BBM), hingga mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
"Kita berharap program ini dapat didukung oleh teman-teman kepala daerah karena sangat positif manfaatnya," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021). Hal ini dia ungkapkan saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop di Daerah yang digelar secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja Gedung C Kantor Kemendagri, Jakarta.
Untuk itu, Tito menjelaskan sejumlah langkah yang dapat dilakukan kepala daerah dalam mendukung program Pertashop. Salah satunya, dengan memudahkan izin pembangunan Pertashop dengan mengacu pada Surat Mendagri terkait perizinan pembangunan Pertashop. Tak hanya itu, kepala daerah juga bisa sambil terus membangun kerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian ESDM, dan lainnya.
"Intinya adalah mempermudah perizinan Pertashop ini," imbau Mendagri.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah agar gencar mensosialisasikan dan mendorong kepala desa supaya antusias menyambut program Pertashop. Para kepala daerah juga diminta untuk membantu kepala desa dalam memilih lahan yang tepat sebagai lokasi pembangunan unit Pertashop.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengapresiasi dukungan Kemendagri dalam percepatan Pertashop terutama dalam mempercepat proses perizinan dan memberikan perpanjangan dispensasi perizinan.
"Pertashop telah mendorong peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki lembaga penyalur resmi BBM dari 3.300 kecamatan, saat ini sudah 4.400 kecamatan. Artinya jika sebelumnya baru 47% kecamatan yang sudah memiliki penyalur sendiri, saat ini meningkat menjadi 62% kecamatan di seluruh indonesia," ujar Nicke.
