Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menyetop seluruh ekspor raw material (bahan mentah) secara bertahap. Kebijakan itu diterapkan agar Indonesia dapat membangun industri yang bisa menghasilkan nilai tambah.
"Tidak bisa lagi kita sekarang ini mengekspor bahan-bahan mentah. Giring investor untuk membuat barang itu menjadi barang jadi, kalau nggak mau barang jadi yasudah setengah jadi minimal. Ini yang bolak-balik saya sampaikan transformasi ekonomi yang kita inginkan di situ," kata dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11/2021).
Jokowi berharap dengan kebijakan itu dapat membuat Indonesia mampu memproduksi baterai lithium hingga mobil listrik dalam beberapa tahun ke depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sini ada tembaga, nikel, besi, baja. Bagaimana mengintegrasikan menjadi lithium baterai kemudian dijadikan satu lagi jadi mobil listrik, nilai tambahnya bisa berlipat-lipat lagi. Itu yang belum dilakukan dan itu akan kejadian insyaAllah nanti di 3 atau 4 tahun lagi dan akan jadi lebih banyak lagi barang-barang seperti itu," bebernya.
Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan bahwa pemerintah harus tegas melarang ekspor sumber daya alam (SDA) mentah ke luar negeri untuk memaksa hilirisasi di Indonesia. Dengan menjual barang jadi atau minimal setengah jadi, nilai tambah yang bisa diraup berkali-kali lipat.
"Saya berikan contoh nikel saja 4 tahun lalu ekspor kita mentah US$ 1,1 miliar kira-kira, tahun ini perkiraan saya bisa mencapai US$ 20 milia. Dari kira-kira Rp 15 triliun melompat jadi Rp 280 triliun, itu yang namanya nilai tambah di situ," jelasnya.
Dengan adanya nilai tambah, tentu negara akan mendapatkan keuntungan. Mulai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bea keluar, pajak, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).