Berbelit-belitnya birokrasi proses perijinan investasi di dua BUMN yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang dikeluhkan Presiden Jokowi mendapat dukungan penuh dari kalangan wakil rakyat di Senayan (DPR RI).
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menilai, kemarahan presiden Jokowi menunjukkan bahwa memang selama ini birokrasi salah satu penghambat investasi datang ke Indonesia.
"Ini problem serius yang sudah mengakar sejak lama. Sangat wajar pak Presiden Jokowi marah karena kepentingan bangsa dan negara terhambat kultur atau mental korup birokrasi kita," tandasnya.
"Statement presiden sangat benar dan teguran keras kepada direksi PLN dan Pertamina," sambungnya.
Darmadi juga meminta khususnya PLN agar secepatnya mempermudah proses perijinan terkait pembangunan Geothermal di Nusa Tenggara Timur. Dugaan saya ,salah satu yang dimaksud soal PPA yang terkatung katung adalah PLTP Geothermal Sukoria di Ende, NTT.
Pasalnya, ungkap dia, proyek tersebut terkesan terkatung-katung selama beberapa tahun tanpa ada kejelasan.
"Meminta percepatan PPA PLTP Geothermal di Ende Flores, NTT. Proyek ini sangat penting sesuai arahan presiden Jokowi soal energi terbarukan yang ramah lingkungan. Total pembahasan sudah berlangsung 2 tahun dan intensif pembahasan sudah 6 bulan. Pembahasan sudah final di PLN tapi belum ada eksekusi. Ini mesti segera dibenahi mestinya,Investor sudah sangat mengeluh soal PPA yang tidak kunjung direalisasikan oleh PLN ," ungkap Wakil Kepala Badan Hubungan Legislatif Kadin.
(dna/dna)
