ADVERTISEMENT

RI Bakal Setop Gunakan Pembangkit Batu Bara, Ini Gantinya

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 27 Nov 2021 19:15 WIB
Foto udara kapal tongkang yang mengalami kebocoran di Perairan Sembulungan, Muncar, Banyuwangi,  Jawa Timur, Rabu (10/11/2021). Kapal tongkang Gold Trans 308 bermuatan 7.500 metrik ton batu bara dari Banjarmasin menuju Cilacap itu mengalami kebocoran lambung kiri yang mengakibatkan posisi kapal miring dan menyebabkan sebagian muatan tumpah di zona konservasi Teluk Sembulungan. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/aww.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA
Jakarta -

Indonesia saat ini sedang menuju green energy atau energi hijau. Nantinya sumber-sumber energi fosil akan dikurangi dan digantikan dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Misalnya dari tenaga angin, tenaga surya, tenaga air sampai tenaga panas bumi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan ke depan batu bara di Indonesia akan disetop.

"Turunan batu bara nanti setop, Nggak boleh lagi karena listrik hijau. Ganti ke matahari, angin, air dan geothermal," jelas dia dalam acara Orasi Ilmiah 'Globalization And Digitalization: Strategi BUMN Pasca Pandemi' yang digelar Universitas Brawijaya, Sabtu (27/11/2021).

Erick menyebutkan, karena itu untuk memaksimalkan batu bara ini akan diproduksi menjadi metanol. Saat ini Indonesia memang masih mengimpor metanol untuk memenuhi kebutuhan.

Pemerintah saat ini memang mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan sudah mencanangkan pensiun PLTU.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan pemerintah tidak lagi menerima usulan PLTU baru. Sementara itu, untuk PLTU yang akan habis kontraknya saat ini tidak akan lagi diperpanjang.

"Kita tidak lagi terima usulan PLTU baru. Keduanya, yang habis kontraknya pun kita pastikan tidak diperpanjang," ungkap Rida.

Namun, menurut Rida, bagi PLTU yang kontraknya saat ini sedang berjalan ataupun yang konstruksinya sedang berjalan akan tetap dilanjutkan. Tapi dengan catatan, tidak ada lagi perpanjangan kontrak untuk PLTU.

"Tapi kok masih ada PLTU? Itu kontrak yang sudah berjalan dan sedang konstruksi. Kami pemerintah ini tidak mau dicap sebagai negara yang sewenang-wenang putus kontrak," kata Rida.

(kil/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT