RI Tetap Ngegas Cari 'Harta Karun' di Natuna Meski China Protes

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 03 Des 2021 18:05 WIB
Ilustrasi sektor migas
Foto: Ilustrasi Migas (Fauzan Kamil/Infografis detikcom)
Jakarta -

SKK Migas buka suara soal protes China mengenai pengeboran 'harta karun' migas di Laut China Selatan. Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menyatakan operasional hulu migas di Laut Natuna tetap jalan terus.

Tidak ada hambatan yang terjadi meskipun kabarnya China meminta Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran minyak di Natuna. Kegiatan hulu migas di sana, menurut Julius, masih berjalan dengan aman dan lancar.

"Selama ini aman dan lancar operasional seluruh kegiatan hulu migas di Laut Natuna, semua yang ada berjalan dengan baik," kata Julius ketika dihubungi detikcom, Jumat (3/12/2021).

Dia bilang ada dua operasi pengeboran sumur eksplorasi yang baru saja dilakukan di Natuna oleh Premier Oil. Semua berjalan baik dengan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut.

"Terakhir itu ya 2 sumur eksplorasi oleh Premier Oil juga sudah selesai dan berhasil baik. Tentu saja dengan koordinasi yang baik dengan TNI AL," kata Julius.

Dalam keterangan SKK Migas sebelumnya, Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS Premier Oil Tuna B.V telah berhasil melakukan pengeboran dua sumur delineasi Singa Laut (SL)-2 dan Kuda Laut (KL)-2. Saat ini Premier Oil sedang menghitung secara terukur besaran cadangan hidrokarbon di struktur SL dan KL.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo menyatakan protes yang diajukan China soal pengeboran migas yang dilakukan Indonesia tidak jelas. Dia menegaskan semua kegiatan pengeboran yang dilakukan di perairan Natuna berada di wilayah Indonesia.

"Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi (pengeboran migas) masih di dalam wilayah landas kontinen yang menjadi hak Indonesia. Saya tidak paham dasar hukum apa yang dipakai China untuk protes kegiatan eksplorasi minyak di dalam landas kontinen Indonesia," ungkap Basilio ketika dihubungi detikcom.