.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut butuh biaya besar bisa mewujudkan nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang. Hal ini menjadi tantangan bagaimana pemerintah harus menyusun kebijakan yang tepat.
Sri Mulyani mengatakan untuk menurunkan tiga perempat dari 41% komitmen penurunan emisi di 2030, biayanya bisa mencapai Rp 3.500 triliun. Biaya itu tentu lebih mahal jika ingin sepenuhnya memenuhi komitmen tersebut.
"Kalau sektor energi itu kontribusinya bisa menurunkan CO2 sekitar 3/4 yaitu 450 juta ton ekuivalen, biaya untuk menurunkan itu 3.500 triliun," kata Sri Mulyani dalam Pertamina Energy Webinar 2021, Selasa (7/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biaya yang besar itu tidak hanya untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tetapi juga untuk membangun pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan dana dan investasi yang tidak murah.
"So you can imagine? Energi adalah sektor yang very expensive and costly tapi sangat penting bagi rakyat dan peranannya untuk menurunkan CO2 adalah the second largest in our economy," tuturnya.
Sri Mulyani mengakui komitmen Indonesia itu akan memiliki banyak dampak terhadap APBN sebagai instrumen fiskal. Meski begitu, bukan berarti APBN tidak mampu bekerja untuk menuju transformasi energi ini.
"APBN tidak boleh menjadi rusak atau sakit, jadi APBN harus tetap sehat supaya bisa melakukan dan mendukung transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi, apalagi kita masih dalam situasi pandemi. Namun tidak berarti APBN tidak mampu untuk mulai bekerja dalam ikut mendesain bahkan melakukan signaling atau insentif untuk menuju transformasi energi ini," tuturnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan untuk mulai melakukan transisi energi salah satunya melalui pajak karbon. Cara itu diharapkan secara bertahap bisa mengurangi penggunaan energi karbon dan sejalan membangun energi baru.
"Kami di Kementerian Keuangan selalu siap untuk terus menjadi partner dalam menavigasi dan mengawal perekonomian Indonesia untuk pulih dan pada saat yang sama juga untuk menyiapkan transisi menuju net zero emission dalam rangka untuk menghindari malapetaka climate change bagi dunia dan masyarakat kita," tandasnya.
(aid/zlf)
