Simak! Ini 3 Isu Penting dalam RUU Energi Baru Terbarukan

Siti Fatimah - detikFinance
Selasa, 14 Des 2021 20:30 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengajak Pemda untuk dapat mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan untuk menciptakan iklim pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang kondusif, berkelanjutan, dan adil membutuhkan regulasi setingkat undang-undang (UU) sebagai dasar hukumnya.

"Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT, kesepakatan yang sudah diambil teman teman di Komisi VII DPR maka akan ada masa transisi yang akan masuk di dalam Rancangan Undang-Undang ini, masa transisi itu kurang lebih 10 tahun jadi kita berharap nanti di tahun 2060 penggunaan energi fosil itu nanti akan benar-benar tergantikan dengan energi baru maupun terbarukan," ujar Supratman dalam keterangan tertulis, Selasa (14/12/2021).

Selain itu, di dalam RUU yang akan diserahkan kepada pemerintah tersebut dimasukkan juga masa transisi penggunaan solar sebagai bahan bakar pembangkit ke EBT karena meskipun kecil namun subsidi yang diberikan cukup besar.

"Kita minta kepada PLN untuk menggantikan pembangkit listrik yang menggunakan solar di daerah terluar dan pedesaan-pedesaan digantikan dengan energi baru terbarukan termasuk kemungkinan-kemungkinan digantikan dengan gas kolaborasi antara Pertamina dengan PLN untuk menggantikan pembangkit solar dengan gas," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, RUU EBT diharapkan akan memberikan kepastian hukum, menyelaraskan Peraturan Perundangan terkait, memperkuat kelembagaan dan tata kelola pengembangan EBT, menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor EBT, serta dapat mengoptimalkan sumber daya EBT dalam mendukung pembangunan industri dan ekonomi nasional.

RUU EBT yang saat ini masih di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera ditindaklanjuti Pemerintah setelah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apabila DPR RI selaku inisiator telah menyampaikan RUU EBT kepada Presiden RI, maka Pemerintah akan menindaklanjuti berupa penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," papar Arifin.

Ada tiga isu di RUU EBT. Berlanjut ke halaman berikutnya.