Larang Ekspor Batu Bara, KSP: Pemerintah Tidak Membabi Buta

Danang Sugianto - detikFinance
Kamis, 06 Jan 2022 09:30 WIB
Alat berat merapikan tumpukan batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022). Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaan pertambangan untuk mengutamakan kebutuhan batu bara dalam negeri dan melarang perusahaan untuk melakukan ekspor batu bara selama satu bulan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Jakarta -

Pemerintah telah melarang sementara ekspor batu bara. Tujuannya demi memenuhi pasokan kebutuhan PLTU di dalam negeri yang mulai krisis bahan bakar batu bara.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor batu bara ditegaskan sebagai upaya gotong royong nasional dalam menghadapi tantangan krisis energi global.

"Krisis energi global telah mendorong seluruh dunia berebut sumber energi yang andal termasuk batu bara dari Indonesia. Karena itu kita sebagai bagian elemen negara harus bersama-sama berkontribusi, baik itu pemerintah, masyarakat, PLN maupun pengusaha pertambangan nasional," tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/1/2022).

Menurut Febry, arahan Presiden mengedepankan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri merupakan perwujudan amanah konstitusi UUD 1945, dan konsistensi pemerintah dalam mencukupi kebutuhan listrik bagi 270 rakyat Indonesia. "Ini gestur asli dari Presiden ketika dia harus berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Febry juga mengingatkan, agar perusahaan tambang tidak melanggar aturan penjualan batu bara untuk dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), yang menjadi implementasi dari UU No.3/2020 tentang Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah No.96/2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Pemerintah tidak membabi buta melarang ekspor batubara. Pemerintah mengapresiasi bagi perusahaan yang sudah memenuhi komitmen DMO batu baranya, tapi juga tidak segan untuk mencabut ijin perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban DMO itu," tutur Febry.

Febry menambahkan, dalam jangka menengah dan panjang, Presiden sudah memerintahkan Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk membangun mekanisme DMO yang bersifat permanen guna memenuhi kebutuhan listrik nasional dan adaptif terhadap tantangan krisis energi global.

Sebagai informasi, pemerintah memutuskan untuk menyetop ekspor batu bara pada 1-31 Januari 2022 guna menjamin ketersediaan komoditas tersebut untuk pembangkit listrik dalam negeri. Pelarangan ekspor sementara tersebut, berlaku untuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, serta PKP2B.

Lihat Video: Jokowi Setop Ekspor Batu Bara Upaya Hadapi Krisis Energi

[Gambas:Video 20detik]



(das/eds)