Ingat! Orang Kaya Tak Bisa Beli Gas Melon Tahun Ini

Terpopuler Sepekan

Ingat! Orang Kaya Tak Bisa Beli Gas Melon Tahun Ini

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Minggu, 09 Jan 2022 17:26 WIB
Pekerja memindahkan tabung gas LPG 3 kilogram subsidi di salah satu agen gas di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Kamis (30/12/2021). Kenaikan harga LPG nonsubsidi mendorong terjadinya peralihan pola konsumsi masyarakat menjadi lebih memilih gas LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon, karena memiliki harga yang lebih murah.
Ilustrasi LPG Bersubsidi (Foto: Rengga Sencaya/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah akan mengubah skema distribusi subsidi LPG 3 kg alias gas melon agar lebih tepat sasaran pada tahun 2022. Dengan demikian, orang kaya diharapkan tak mengonsumsi LPG 3 kg tersebut.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, mengatakan LPG 3 kg itu masih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Padahal seharusnya hanya digunakan oleh masyarakat miskin dan rentan.

"Dalam pelaksanaannya, subsidi LPG belum tepat sasaran serta belum efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, mengingat sekitar 75%," katanya kepada detikcom, Rabu (29/12/2021) lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu terjadi karena selama ini distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi masih bersifat terbuka. Makanya, seluruh golongan masyarakat dapat mengakses komoditas bersubsidi tersebut.

Lebih lanjut, Ubaidi mengatakan pihaknya memastikan akan memperbaiki aspek ketepatan sasaran penerima subsidi LPG. Caranya, dengan mendistribusikannya secara langsung ke target penerima berbasis orang.

ADVERTISEMENT

"Berdasarkan pembahasan APBN 2022 dengan DPR, pelaksanaan transformasi tersebut direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2022," ungkapnya.

Skema ini disebut akan dilakukan secara bertahap. Namun, Ubaidi tidak memberikan keterangan mengenai kapan tepatnya skema mulai berjalan.

"Ini dilaksanakan secara bertahap dan berhati-hati, dan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta pemulihan ekonomi secara nasional. Pemilihan waktu yang tepat sangat menjadi perhatian pemerintah," tutupnya.

(acd/dna)

Hide Ads