Pengusaha Usul Harga DMO Naik Jadi US$ 90, Tarif Listrik Naik Dong?

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 10 Jan 2022 15:17 WIB
Sejumlah pekerja melakukan bongkar muat batu bara menggunakan alat berat di pelabuhan krakatau bandar samudera, Cigading, Cilegon (8/3/2013). Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Thamrin Shite mengatakan untuk mengendalikan produksi batu bara, pemerintah menetapkan kuota produksi secara nasional. File/detikFoto.
Foto: Hasan Alhabshy
Jakarta -

Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menyampaikan wacana agar pemerintah menaikkan harga batu bara untuk pemenuhan pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dari US$ 70 menjadi US$ 90 per ton.

Jika pemerintah mewujudkan usulan tersebut dari pengusaha batu bara, tarif listrik terancam naik dong?

Ketua Umum Aspebindo Anggawira menjelaskan bahwa usulan tercetus agar harga batu bara DMO bisa lebih kompetitif, mengingat harga batu bara di Internasional sedang mahal-mahalnya sehingga menggiurkan bagi pengusaha untuk melakukan ekspor.

"Ya menurut saya kalau ada lumayan naik US$ 20 kan relatif bisa lebih kompetitif menurut saya, dan lebih gampang kan sebenarnya kontrak-kontrak dalam negeri, daripada dengan kontrak-kontrak luar negeri kan banyak risiko yang besar juga sebenarnya kan gitu. Kalau dalam negeri kan you kirim pakai tongkang kan masih bisa ya," katanya kepada Tim Blak-blakan detik.com.

Namun usulan tersebut baru sebatas pembicaraan karena tiba-tiba di akhir Desember 2021 Indonesia dihebohkan dengan krisis batu bara untuk pembangkit listrik.

"Ya makanya kalau dari kenaikan harga sih sebenarnya kita sempat sudah sampaikan. Hanya kan tiba-tiba terjadi isu ini," sebutnya.

Menyangkut usulan kenaikan harga batu bara yang dipasok untuk pembangkit listrik, Angga menyebut pemerintah bisa memberikan subsidi. Kata dia pemerintah pun mendapatkan keuntungan dari ekspor batu bara yang dilakukan oleh pengusaha. Keuntungan yang dimaksud adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari PNBP yang diterima oleh negara, menurutnya bisa digelontorkan untuk memberikan subsidi tarif listrik jika mengalami kenaikan andai kata usulan penyesuaian harga batu bara DMO dituruti oleh pemerintah.

"Pemerintah kan dapat cuan dari harga ekspor yang tinggi. Nah itu kan bisa instrumen fiskalnya bisa saling menopang. Itu sih maksud saya, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat," paparnya.

"Ya menurut saya yang paling penting tadi harus dihitung juga berapa penerimaan negara yang masuk. Jadi jangan sampai membebankan rakyat lah intinya. Kita juga nggak mau beban rakyat sudah berat, kalau harus naik TDL (tarif dasar listrik), harus naik apa, jadi menurut saya perencanaan itu menurut saya menjadi hal yang sangat penting," tambah Angga.

(toy/dna)