.webp)
Berbagai negara melayangkan protes kepada Indonesia karena melarang ekspor batu bara. Negara-negara yang menyampaikan keberatannya mulai dari Jepang, Korea Selatan, hingga Filipina.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor batu bara sejak 1 Januari 2022 lantaran PT PLN (Persero) mengalami krisis batu bara sehingga berpotensi menyebabkan pemadaman listrik.
Menyadur SCMP, Senin (10/1/2022), kekhawatiran atas gangguan pasokan Negeri Sakura mendorong Jepang untuk menyerukan agar larangan ekspor batu bara dicabut. Jepang telah mengimpor sekitar 2 juta ton batu bara dari Indonesia per bulan untuk pembangkit listrik dan manufaktur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat Kedutaan Besar Jepang di Jakarta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, menyebutkan sedikitnya lima kapal bermuatan batu bara tujuan Jepang sudah menunggu untuk berangkat dari perairan Indonesia, namun tidak bisa dilakukan karena izin ekspor belum diberikan.
Korea Selatan juga menyatakan keprihatinan atas larangan ekspor batu bara Indonesia per 1 Januari dan mendesak agar pengiriman batu bara segera dimulai kembali. Demikian disadur dari Korea Times.
Menteri Perdagangan Negeri Ginseng Yeo Han-koo mengadakan pertemuan darurat mengenai masalah ini dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi melalui tautan video.
"Mendag Yeo menyampaikan keprihatinan pemerintah atas larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerja sama pemerintah Indonesia agar pengiriman batu bara segera dimulai kembali," kata kementerian dalam siaran pers.
Lutfi disebutkan mengatakan Indonesia sangat menyadari kekhawatiran Korea Selatan dan akan melakukan upaya untuk penyelesaian yang lancar.
Kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan pasokan global dan menekankan perlunya upaya bilateral untuk rantai pasokan komoditas yang stabil, kata kementerian tersebut.
Filipina menyusul melakukan protes kepada Indonesia. Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi mengimbau Indonesia mencabut larangan ekspor batu bara.
Menyadur Reuters, Departemen Energi Manila mengatakan kebijakan pemerintah Indonesia akan merugikan ekonomi yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk pembangkit listrik.
Protes tersebut disampaikan Cusi dalam surat yang dikirimkan melalui Departemen Luar Negeri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Arifin Tasrif. Tak disebutkan kapan surat itu dikirim.
Cusi telah meminta departemen luar negeri untuk menengahi dan mengajukan banding atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
(toy/dna)
