Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkap kabar yang mengejutkan. Dia mengatakan, ada anggota DPR meminta tunjangan hari raya (THR) ketika dirinya menjabat Direktur Utama PLN.
Diketahui, sebelum menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan merupakan orang nomor satu perusahaan listrik pelat merah itu.
Lantas, bagaimana tanggapan PLN?
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi menjelaskan, DPR merupakan mitra strategis PLN khususnya pada sisi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagai BUMN, pihaknya sangat mendengar berbagai masukan yang diberikan oleh para anggota DPR sebagai suara dari masyarakat.
"Hubungan kami dengan para Anggota Dewan merupakan hubungan profesional pada tiga sisi fungsi DPR tadi, dan tidak pernah ada permintaan di luar hubungan profesional tersebut," katanya kepada detikcom, Senin (10/1/2022).
Dia bilang, PLN memastikan selalu menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam aktivitas perusahaan.
Sebelumnya, Dahlan mengungkap PLN pernah dimintai THR oleh anggota DPR saat dirinya menjabat sebagai Direktur Utama. Dahlan bercerita, kala itu direktur PLN menemuinya karena ada anggota DPR yang berasal dari komisi yang membawahi BUMN menanyakan THR.
"Saya mungkin sudah saatnya menceritakan, belum pernah saya ceritakan, jadi ketika mau lebaran Idul Fitri itu salah satu direktur saya di PLN itu tergopoh-gopoh menemui saya. 'Pak tadi saya dipanggil oleh anggota DPR Pak, kemudian tidak minta sih, tetapi menanyakan soal THR untuk anggota DPR'," ungkap Dahlan Iskan seperti dikutip dari Youtube Akbar Faizal Uncensored.
Setelah menggelar rapat, Dahlan mengatakan, direksi sepakat menolak memberikan THR. Ia mengaku, hal itu membuatnya dimusuhi DPR.
Simak Video "Perhatian! Golongan Listrik Orang Miskin 450 VA Bakal Dihapus"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)
