ADVERTISEMENT

Luhut Sebut 37 Kapal Siap Ekspor, Kenapa yang Diizinkan Cuma 18?

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 14 Jan 2022 14:54 WIB
Pekerja menunjukkan batu bara di Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Pemerintah telah mencabut kebijakan larangan ekspor batu bara secara bertahap dengan pertimbangan terkait mekanisme ekspor dan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) hingga ekspor untuk perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batu baranya tidak dibutuhkan PLN. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan 37 kapal pengangkut batu bara sudah diizinkan untuk berlayar ke negara tujuan ekspor. Hal itu diungkapkan Luhut melalui keterangan tertulis Kamis (13/1).

"Untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per tanggal 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release untuk melakukan ekspor," kata Luhut dikutip detikcom.

Namun, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya mencabut sanksi larangan ekspor terhadap 18 kapal batu bara. Ada apa dengan 19 kapal lainnya?

Dalam surat bernomor B-165/MB.05/DJB.B/2022 yang diterbitkan 13 Januari 2022 dan ditandatangani Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin, dijelaskan bahwa ada 37 kapal asing ekspor batu bara dengan status muatan sudah di atas kapal.

Namun hanya 18 kapal yang telah memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), yakni memasok batu bara ke PLN sebesar 25% dari total produksi per tahun dengan harga US$ 70 per metrik ton.

"18 kapal memuat batu bara dari pemegang PKP2B dan IUP Operasi Produksi yang telah memenuhi DMO tahun 2021 sebesar 100% atau lebih," bunyi surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin dikutip detikcom, Jumat (14/1/2022).

Sedangkan dua kapal, yakni MV. HC. SUNSHINE dan MV. INTER STEVEDORIN belum dilakukan pemuatan batu bara, dan satu kapal MV. THAI KNOWLEDGE dalam proses pemuatan batu bara.

Lalu terdapat 16 kapal memuat batu bara dari PKP2B dan IUP Operasi Produksi yang belum memenuhi DMO tahun 2021 sebesar 100% serta dari pemegang Izin pengangkutan dan penjualan.

Alhasil hanya 18 kapal yang sanksi pelarangan penjualan batu baranya ke luar negeri dicabut. Ditjen Minerba meminta otoritas terkait untuk mengaktifkan kembali Eksportir Terdaftar (ET), memberikan pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk penjualan batubara ke luar negeri terhadap 18 kapal tersebut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pun telah menerbitkan surat Pencabutan Larangan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap 18 kapal ekspor batu bara.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dilakukan dengan ketentuan bahwa semua kapal telah mendapatkan keterangan memenuhi syarat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan ekspor.

"Semua kapal yang telah mendapatkan keterangan memenuhi syarat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan ekspor, dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)," bunyi surat bernomor UM.006/1/7/DA-2022 yang ditandatangani Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Mugen Suprihatin Sartoto dikutip detikcom.

(toy/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT