Bantah Jadi 'Ratu Batu Bara', Tan Paulin Siapkan Serangan Balik

ADVERTISEMENT

Bantah Jadi 'Ratu Batu Bara', Tan Paulin Siapkan Serangan Balik

Danang Sugianto - detikFinance
Minggu, 16 Jan 2022 16:02 WIB
Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/1/2022). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara 2022 mencapai 663 juta ton yang diperuntukkan untuk konsumsi domestik/domestik market obligation (DMO)  sebesar 165,7 juta ton sedangkan sisanya 497,2 juta ton akan mengisi pasar ekspor. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.
Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Jakarta -

Pengusaha batu bara asal Kalimantan Timur, Tan Paulin membantah tudingan bahwa dirinya adalah pengusaha yang melanggar aturan. Pihaknya menilai ada pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik yang dialaminya.

Tudingan itu sebelumnya dilontarkan oleh anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Muhammad Nasir yang menyebutnya juga sebagai 'ratu batu bara'. Nasir menilai Tan Paulin berlaku curang dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan bisnisnya.

Kuasa Hukum Tan Paulin, Yudistira mengaku telah berkonsultasi dengan beberapa pakar hukum ihwal pernyataan-pernyataan Nasir tersebut, yang kemudian menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan.

"Justru, pernyataan-pernyataan saudara Muhammad Nasir dapat dikategorikan sebagai adanya dugaan tindak pidana, yakni pencemaran nama baik dan karena itu diduga telah melanggar Pasal 310 KUHP, atau dapat juga dikategorikan sebagai adanya dugaan fitnah karena diduga telah melanggar Pasal 311 KUHP," tegasnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/1/2022).

Menurut Yudistira, pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Nur Basuki Minarno menjelaskan bahwa Muhammad Nasir tidak dapat berlindung di belakang hak imunitas yang dimiliki oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

"Apakah benar bahwa anggota DPR mendapatkan hak imunitas karena pernyataannya tersebut disampaikan dalam forum RDP? Harus dicatat bahwa hak imunitas diberikan kepada anggota DPR jika memenuhi dua hal yaitu forum dan substansi. Benar pernyataan tersebut diberikan dalam ruang rapat resmi DPR, namun tidak memenuhi syarat substansinya. Anggota DPR mempunyai tugas budgeting, legislasi, dan monitoring atau pengawasan. Tidak bisa dibenarkan, di forum RDP dan dalam melaksanakan tugas monitoring, seorang anggota DPR lantas menuduh seseorang sebagaimana pernyataannya di atas, karena anggota DPR bukan aparat penegak hukum. Jadi, meskipun menyampaikan pendapat atau pernyataannya di dalam forum resmi seperti RDP, anggota DPR tersebut tidak akan mendapatkan hak imunitasnya, karena tidak sesuai substansinya," kata Yudistira menirukan ucapan pakar hukum Universitas Airlangga.

Salah satu pernyataan Muhammad Nasir yang cukup tajam, menurut Yudistira, adalah dengan mengatakan bahwa 'Tan Paulin Ratu Batubara kerap mengambil hasil tambang batubara dan tidak melaporkannya kepada pemerintah'. Kalimat inilah yang dinilainya dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang diduga telah mencemarkan nama baik kliennya, Tan Paulin. Menurutnya Nasir juga patut diduga melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kliennya.

"Nasir mengeluarkan penyataan-pernyataannya di depan umum. Harap dicatat, menurut pasal 315 KUHP, penghinaan di tempat umum, termasuk penyataan dalam bentuk maki-makian seperti yang dilakukan Nasir, sudah patut diduga sebagai pelanggaran pidana," katanya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

Tonton juga: Kisah Pedagang Asongan Difabel, Berkilau di Lintasan Renang

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT