Mau Ubah Skema Subsidi Listrik, ESDM Dicuekin Kemensos soal Data Penerima

Mau Ubah Skema Subsidi Listrik, ESDM Dicuekin Kemensos soal Data Penerima

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 18 Jan 2022 16:31 WIB
Gedung Kementerian ESDM
Foto: ESDM
Jakarta -

Pemerintah berencana mengubah skema subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Nantinya, subsidi listrik diberikan langsung kepada yang berhak.

Namun, masih ada persoalan untuk mengubah skema subsidi tersebut. Salah satunya mengenai data penerima.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, data yang akurat merupakan kata kuncinya. Dia mengatakan, pemerintah punya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Namun, data itu tak serta merta langsung dipakai dan harus dicocokkan dengan ID pelanggan PLN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak cuma itu, data itu juga mesti dicocokkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sudah pencocokan dengan data semua KL yang terlibat, sudah dicek dengan data PLN, sudah dicek juga verifikasinya. Tapi ya namanya juga data pasti agak sulit untuk kita bisa mengatakan sempurna," katanya dalam konferensi pers, Selasa (18/1/2022).

ADVERTISEMENT

Lanjutnya, ke depan subsidi listrik akan diberikan secara langsung ke penerima. Hanya data yang bisa menjamin program ini dilaksanakan secara benar.

Kementerian ESDM belum dapat data baru. Berlanjut ke halaman berikutnya.

Belum Ada Data Baru

Dia mengatakan, pihaknya sudah meminta data ke Kemensos sebanyak dua kali. Namun, pihaknya belum mendapat data terbaru dan masih memegang data per Oktober 2020.

"Kita juga sudah minta data atau DTKS ke Kemensos sudah dua kali malah. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum dijawab ya mau apalagi, kita saat ini masih memegang data 6 Oktober tahun 2020. Padahal sekarang sudah 2022 bisa dibayangkan bahwa data yang kita pegang pasti juga akan berubah dan sudah berubah di lapangan," paparnya.

Supaya tidak menimbulkan kegaduhan, pihaknya kemudian melakukan pendataan melalui door to door. Hal ini sekaligus untuk sosialisasi ke masyarakat.

"Nanti pada saatnya saya nggak tahu, karena ini juga menyangkut KL lain, subsidi dilaksanakan secara langsung tidak lagi subsidi komoditas. Kami pemerintah, saya juga yakin di DPR, sedikitpun tidak punya niat apalagi melaksanakan untuk mengurangi, nggak ada kata-kata itu," katanya.

"Pemerintah tidak berniat untuk mengurangi subsidi, yang kita lakukan membuat subsidinya itu lebih tepat sasaran," katanya.


Hide Ads