Pemerintah Bekukan Aturan PLTS Atap, Pengusaha Bilang Begini

Di sisi lain, Yusrizki optimis PLTS Atap pada jaringan PLN akan sangat berdampak pada kebutuhan listrik masyarakat di jangka pendek. Disebutkannya, pada kuartal III 2021, beban puncak sistem Jawa Bali Madura mencapai 27 ribu megawatt. Dengan asumsi beban puncak di siang hari sebesar 30%, maka kebutuhan masyarakat ketika itu berkisar 8 ribu megawatt.

"Jika tahun ini pelaku bisnis, Pemerintah dan PLN bekerja sama untuk memasang 500 megawatt PLTS atap, dan tersebar dari ujung barat Pulau Jawa hingga Bali, berapa besar dampaknya bagi jaringan PLN? Saya yakin sekali jaringan PLN mampu mengatasi injeksi 500 megawatt PLTS Atap," paparnya.

"Dan tambahan 500 megawatt PLTS Atap ini menurut saya sudah ambisius, dimana kita mencapai peningkatan lebih dari 6 kali lipat dari kapasitas PLTS Atap saat ini yang hanya sekitar 90-100 megawatt," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah menahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan peraturan yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2021 itu ditahan untuk ditinjau kembali oleh pemerintah.

"Permennya kan sudah terbit, secara legal ini sudah sah, tapi kami di pemerintah maksudnya tidak hanya Kementerian ESDM, kita melalui kantor Setkab, ini sedang merekonfirmasi ya dari angka-angka yang kita susun seperti apa nanti pengaruhnya kepada sistem yang ada di PLN," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (17/1/2022).

Lanjut dia, finalisasinya akan dibahas di dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.